Konsorsium Perbankan Danai Akuisisi Saham Freeport

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan PT Inalum (persero) sebagai induk holding tambang sudah menyiapkan pendanaan untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Rini mengatakan pendanaan akuisisi PTFI juga berasal dari pinjaman konsorsium perbankan.

“Inalum sudah siap pendanaannya, konsorsium perbankan sudah siap,” ujar Rini seusai orasi ilmiah bertajuk Peran Serta BUMN dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi di Kampus UI Depok, kemarin.

Meski demikian, Rini masih enggan menyebutkan berapa dana yang disiapkan untuk akuisisi tersebut. Terpenting, kata Rini, saat ini proses divestasi saham sudah dalam tahap final.

“Kita tinggal finalisasi beberapa hal terutama dari Freeport dengan ESDM dan Kemenkeu sehubungan dengan stabilitas investasi dan IUPK-nya, kita harap dalam waktu dekat selesai semua,” tegasnya.

Diwartakan sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin menyebut ada tujuh bank yang telah siap untuk berpartisipasi memberi pinjaman untuk mengakuisisi hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto sebesar 40% di PT Freeport Indonesia.

Budi Gunadi belum dapat merinci bank-bank tersebut. Namun, dipastikannya, bank tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Salah satu yang dia rasa akan dipilih ialah bank asal Jepang karena penetapan bunga yang rendah. “Sudah ada dari sindikasi perbankan. Semua ada tujuh bank, siap-siap untuk berpartisipasi,” katanya, April lalu.

Namun, Budi Gunadi belum mau membocorkan nama bank-bank yang dimaksud. Ia hanya memberi bocoran bahwa bank-bank itu berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selasa (26/6) lalu, di sela-sela kunjungan kerja menghadiri World Gas Conference di Washington DC, Amerika Serikat, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan pada intinya Freeport telah menyetujui semua persyarat­an yang diminta pemerintah Indonesia. “Mudah-mudahan, saya harap minggu depan ada joint statement antara CEO Freeport McMoran dan pemerintah,” ujarnya. (Nyu/Uks/E-2)