Kerja Sama Lanjutan Pengurangan Kemiskinan dengan AS Terbuka

WAKIL Presiden dan Sekretaris Dewan Millennium Challenge Corporation (MCC), Jeanne Hauch menyambut terbuka untuk proposal Compact selanjutnya setelah Compact Indonesia resmi ditutup pada Selasa (8/5) di Ayana Midplaza, Jakarta. Penutupan itu turut disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Compact Indonesia adalah program kerja sama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

"Kalau mau Compact selanjutnya bisa mengajukan aplikasinya, proposal untuk dapatkan Compact yang kedua dengan pertimbangan melihat keberlanjutannya kemudian juga peningkatan dan lebih dalamnya kegiatan dan manfaat-manfaat setelahnya. Jadi kami tidak melihatnya hanya di tempat-tempat proyek dilaksanakan tapi juga perluasannya," ungkap Jeanne.

Jeanne pun optimistis kemajuan di Indonesia dengan tiga program Compact Indonesia, yakni kemakmuran hijau, pencegahan stunting, dan modernisasi pengadaan, akan berlangsung untuk waktu yang lama. Program itu diyakini akan semakin meluas sesuai landasan dan inovasi yang diciptakan serta replikasi ke daerah-daerah di Indonesia.

"Selain di Indonesia, kami banyak proyek di seluruh dunia, kami punya banyak program di Afrika salah satunya Afrika Barat," imbuhnya.

Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) Erin Mckee membenarkan adanya pengawasan di evaluasi sistem dari segi investasi berkelanjutan, replikasi, dan perluasan juga harapan spesifik sesuai kriteria tertentu dalam pengawasan. Lewat itu AS bisa pastikan program sudah berkelanjutan.

"Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat begitu luas, yakni ada di bidang lingkungan, kesehatan anak, pembangunan nasional, capacity building keamanan, pengendalian penyakit, edukasi, dan beasiswa," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bappenas mengatakan jika Compact dilanjutkan, Indonesia akan semakin sejahtera. "Salah satunya adalah melanjutkan kemakmuran hijau kayak pengelolaan sampah dan ini nyambung juga dengan energi," tutur Bambang.

Untuk target peningkatan dari pemerintah, seperti stunting, Indonesia memiliki proteksi padat tunai yang difokuskan ke daerah yang mengalami stunting tinggi.

"Dari kemakmuran hijau, kita akan dorong supaya pulau-pulau kecil punya opsi lebih bebas untuk punya listrik dan yang cocok di biomassa kita dukung baik di kementerian terkait atau program nasional," papar Bambang.

Semua program berkelanjutan itu berasal dari anggaran pusat dan pemerintah dan partisipasi dari pihak swasta dengan pembagian antara kedua pihak bergantung pada program seperti stunting mayoritas dari pemerintah tiga level yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dana desa.

"Kalau untuk energi terbarukan atau proyek kemakmuraan hijau bisa melibatkan swasta yang banyak yang bisa jadi penyedia listriknya. Selama PLN bersedia beli dan pemerintah bisa membayar dengan harga yang tidak mahal," lanjut Bambang.

Untuk modernisasi pengadaan, e-catalog sudah menjadi andalan yang lebih transparan juga e-procurement serta pengadaan ahli agar menghindari potensi korupsi. (A-2)