Lembaga Jasa Keuangan Diminta Jadi Pelapor BI Checking

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pada 2022 semua lembaga jasa keuangan (LJK) sudah menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau dikenal dengan BI checking atau Sistem Informasi Debitur (SID). "Kami harap pada 2022 semua wajib. Untuk fintech peer to peer lending atau P2P kini masih sukarela," kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Boedi Armanto seperti dikutip dari Antara, di Kantor OJK, Jumat (5/1).

Boedi mengatakan LJK yang telah menjadi pelapor SID per 5 Mei 2017 wajib menjadi pelapor SLIK. Berbeda dengan SID, implementasi SLIK mewajibkan LJK menjadi pelapor SLIK, kecuali untuk perusahaan teknologi finansial (tekfin), lembaga keuangan mikro (LKM), dan koperasi simpan pinjam (KSP). Selanjutnya, untuk bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional dan syariah yang sebelumnya hanya diwajibkan melapor untuk BPR beraset di atas Rp10 miliar, kini semua BPR dan BPRS wajib menjadi pelapor SLIK paling lambat 31 Desember 2018.

Begitu juga dengan per-usahaan pembiayaan konvensional dan syariah yang sebelumnya hanya melapor secara sukarela, kini diwajibkan jadi pelapor SLIK paling lambat 31 Desember 2018. Sementara itu, kata Boedi, untuk perusahaan modal ventura konvensional dan syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan lembaga jasa keuangan lainnya (LJKL) wajib jadi pelapor SLIK paling lambat 31 Desember 2022.

Berdasarkan data OJK per 5 Mei 2017, jumlah pelapor SLIK dari LJK mencapai 1.648 pelapor dengan perincian 102 bank umum, 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, 1.324 BPR, 139 BPRS, 32 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan pembiayaan syariah, 4 perusahaan modal ventura, 1 perusahaan modal ventura syariah, 3 LJKL, dan 1 koperasi simpan pinjam. SLIK ialah infrastruktur di sektor jasa keuangan yang dapat dipakai pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga bisa menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.