Wimboh Diharapkan Buat Investor Nyaman

KOMISI XI DPR menetapkan Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Wimboh berhasil mengumpulkan dukungan 50 suara dari 55 anggota Komisi XI yang hadir.

Pesaing Wimboh, Sigit Pramono yang hanya berhasil meraih 4 suara, akhirnya juga tidak bisa masuk jajaran Dekom OJK lainnya karena kalah bersaing dengan 12 calon lain. Sebagai calon ketua, Sigit memiliki keistimewaan untuk bisa mengisi posisi sebagai komisioner OJK lainnya.

Namun, ternyata dalam pemilihan tahap selanjutnya, Nurhaida, Riswinandi, Tirta Segara, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Tirta Segara memperoleh lebih banyak sehingga mereka berhak menempati enam posisi yang ada.

Dengan hasil yang ada, sebenarnya pembidangan atau sistem cluster yang pernah ditentukan pemerintah saat mengajukan para calon dapat kembali diterapkan.

Ketua Komisi XI Melchias Mekeng mengatakan figur Wimboh dianggap layak memimpin OJK. Wimboh diharapkan bisa mewujudkan visi dan misi yang dipaparkan saat fit and proper test di DPR.

"Dia harus lebih bisa membuat regulasi-regulasi yang membuat investor masuk ke pasar modal khususnya investor asing sehingga mereka nyaman di Indonesia. Indonesia tidak lagi hanya menjadi tempat hot money masuk, tapi mereka menaruh investasi lebih permanen sehingga regulasi harus lebih market friendly," ujar Mekeng.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah berharap pimpinan Dewan Komisioner OJK yang baru dipilih DPR mampu bekerja sama dengan baik di antara otoritas di bidang keuangan.

"Karena kita tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, ini perlu kerja sama dan koordinasi yang baik dalam kondisi normal maupun krisis," ujar Halim.

Perbankan syariah juga menaruh harapan besar kepada pimpinan baru OJK. Pimpinan OJK yang baru diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada bank syariah.

"Prinsipnya sebagai pelaku syariah, kami mengharapkan lebih peduli pada perekonomian syariah," jelas Direktur Utama BRI Syariah Mochamad Hadi Santoso.

Perekonomian syariah tidak hanya perbankan, tapi juga aturan asuransi, multifinance, dan lainnya.(Try/Nyu/Cah/E-1)