Kementerian dan Lembaga Diminta Berhemat

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berencana memangkas kembali pagu anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) di 2017. Namun, pemangkasan tersebut tentu dengan melihat secara teliti mengenai hal-hal yang tidak terlalu produktif agar bisa dialokasikan kepada yang lebih produktif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membenarkan Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada seluruh K/L untuk meneliti kembali belanja yang tidak produktif, terutama belanja-belanja yang tidak memiliki dampak langsung pada masyarakat.

"Efisiensi dalam hal ini terus dilakukan. Caranya waktu itu dimintakan seluruh total belanja barang tidak melebihi apa yang sudah dibelanjakan di 2016," kata perempuan yang akrab disapa Ani itu ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, kemarin (Kamis, 1/6).

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan belanja barang yang diminta untuk ditekan yakni seperti anggaran perjalanan dinas dan rapat yang tak terlalu berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Mardiasmo menambahkan, dari hasil evaluasi dan penyisiran tersebut, ada sekitar Rp16 triliun anggaran yang bisa dihemat dan direalokasikan pada belanja yang prioritas. "Ada sekitar Rp16 triliun kita sisir lagi," kata Mardiasmo.

Anggaran tersebut nantinya akan direalokasi atau dipindahkan ke untuk belanja kebutuhan lain, misalnya untuk mendukung fasilitas Asian Games 2018.

Soal borosnya anggaran di kalangan aparatur sipil negara (ASN) pernah disinggung Menkeu. Dia menilai para ASN sering menghabiskan uang negara melalui alokasi anggaran operasional perjalanan dinas.

Sentilan tersebut dilontarkan Ani ketika memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi nasional (rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/5).

Menurutnya, sering kali agenda-agenda seperti rakornas hanya diperuntukkan menghabiskan uang negara tanpa ada hasil yang jelas bagi kesejahteraan rakyat. (MTVN/E-2)