PERAN partai politik sangat penting dalam membangun demokrasi. Partai berperan dalam pendidikan politik agar masyarakat tidak hanya sadar hukum, tetapi juga dewasa dalam berpolitik.
Kedewasaan berpolitik tentu saja pertama-tama ditunjukkan para elite partai. Bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh anutannya tidak mampu memberi contoh suri teladan yang baik?
Para elite hendaknya mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan otak, bukan otot. Dalam konteks itulah patut dikritisi kongres partai yang mempertontonkan adu otot. Kericuhan yang diwarnai kursi melayang terjadi dalam Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Kendari, Selasa (11/2).
Publik patut cemas. Bukan soal urusan dapur perkubuan sebuah partai yang dipersoalkan, melainkan kecemasan karena ini merupakan cerminan degradasi kepemimpinan di organisasi besar yang juga bukan belia.
Perkubuan dalam soal kontestasi ialah hal amat lumrah. Namun, ketika perkubuan itu bisa dibiarkan menghilir pada baku hantam di panggung besar kongres, itulah wajah kegagalan demokrasi di internal partai tersebut.
Alih-alih menjadi anutan demokrasi yang intelek, partai politik justru membuat demokrasi komedi bermodal otot. Jika sudah begitu, bagaimana mungkin dapat diharapkan partai membawa demokrasi yang sehat ke kontestasi yang lebih besar termasuk pemilihan umum?
Kericuhan yang terjadi dalam arena kongres itu sesungguhnya bukan hanya tamparan bagi partai yang bersangkutan, melainkan juga sentilan bagi semua parpol lainnya.
Bukan rahasia lagi, masih banyak partai lain yang merawat konflik internal sampai saat ini. Partai politik harus bisa menciptakan iklim yang kondusif sehingga dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Bagaimana mungkin partai politik bisa diharapkan menjadi perekat persatuan bangsa jika tidak mampu mengelola konflik di internal sendiri secara beradab? Malah yang terjadi sebaliknya, elite partai justru memperkeruh keadaan dengan manuver-manuver politik.
Saatnya partai politik lebih mawas diri. Sebagaimana telah berulang kali dipaparkan para ahli dan peneliti politik dalam negeri, berbagai konflik internal partai politik sesungguhnya berhulu dari pelembagaan partai yang lemah. Pelembagaan itu menjadi persoalan utama partai politik di Indonesia.
Kiranya introspeksi mundur lebih jauh ke belakang harus dilakukan partai politik. Pelembagaan berarti pula bercikal pada dasar pendirian dan juga pengaderan. Bila parpol lahir dan tumbuh semata hanya sebagai kendaraan politik pendirinya, itu ibarat bangunan megah di atas pasir. Lambat laun akan runtuh karena tidak juga mengakar ke rakyat dan kepentingan nasional yang hakiki.
Desakan untuk perbaikan internal partai sesungguhnya tak hanya demi kepentingan konsolidasi demokrasi, tetapi juga kepentingan parpol itu sendiri. Tidak ada demokrasi tanpa partai. Harus disadari, jika konflik internal tak berujung, kepercayaan masyarakat yang semakin cerdas akan hilang.
Elok nian bila partai politik menjadikan perolehan suara dalam pemilu sebagai bahan evaluasi diri. Dijadikan bahan evaluasi karena masyarakat yang kian cerdas itu akan memberikan hukuman. Perolehan suara yang terus menurun dari pemilu ke pemilu merupakan cerminan masyarakat muak dengan partai yang tidak mampu menyelesaikan konflik secara beradab.
