KemenPANRB Bahas Impilkasi Putusan MK Tentang Polri Terhadap UU ASN

Rapat ini melibatkan sejumlah pakar hukum dari perguruan tinggi negeri dan swasta guna membedah harmonisasi norma antara UU Polri dan UU ASN beserta aturan turunannya.

Menteri Pigai Akui Pemerintah tak Punya Data HAM Mandiri, Masih Bergantung pada LSM

Menurut Pigai, ketergantungan itu terlihat jelas ketika pemerintah harus menyusun berbagai laporan HAM untuk kepentingan internasional.

Tingkatkan Konektivitas Sulteng, Gubernur Anwar Hafid Realisasi Program Berani Lancar

Pada pelaksanaannya, program ini menetapkan tujuh daerah sebagai prioritas pembangunan. 

KPU dan Kementerian PPPA Teken MoU, Dorong Partisipasi dan Kesetaraan Gender di Pemilu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.

Di Wilayah Bencana Distribusi LPG Jauh Lebih Sulit Dibanding BBM, Ini Alasannya

Distribusi LPG memerlukan fasilitas penyimpanan dan pengisian khusus, seperti tangki gas dan terminal yang dirancang khusus.

Curah Hujan Masih Tinggi, Pemulihan Kelistrikan Pascabanjir di Aceh Bertahap

Tanah yang masih jenuh air, akses jalan yang belum sepenuhnya pulih, serta kondisi cuaca yang tidak stabil dapat memperlambat mobilisasi petugas dan peralatan ke lokasi terdampak.

BNPB Ajukan Rp1,6 Triliun untuk Huntara-Huntap, Menkeu Pastikan Tambahan Rp1,3 Triliun Siap

Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp60 juta per unit rumah untuk membantu para pengungsi korban bencana di Sumatra.

Peneliti ISESS Nilai Peraturan Polri 10/2025 Berpotensi Langgar UU Polri dan UU ASN

Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

KemenHAM Nilai Langkah Yudisial Tetap Masuk dalam Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Ia menjelaskan bahwa peta jalan yang diluncurkan pemerintah memuat skema dan langkah-langkah yudisial yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.

Penyelesaian HAM Berat Masih Mandek di Pembuktian Yudisial

Indonesia sejauh ini telah menempuh jalur yudisial terhadap empat kasus pelanggaran HAM berat, yakni Timor Timur, Abepura, Tanjung Priok, dan Paniai

MK Catat Lonjakan Perkara, Permohonan Uji UU Tembus 238 Kasus Sepanjang 2025

Lonjakan tersebut dipicu oleh banyaknya permohonan uji undang-undang, sekaligus kewajiban MK menangani lebih dari 300 perkara sengketa Pilkada dalam waktu yang terbatas.

Tuntas, Relokasi Warga Menteng Pulo II Diselesaikan Lewat Mediasi Non-Litigasi

Keberhasilan proses ini menunjukkan penyelesaian permasalahan dapat ditempuh secara damai dan humanis tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Akui Jalan Buntu, Pemerintah Luncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Pemerintah  mampu menghadirkan penyelesaian final atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui.

ICMI Dorong Kepemimpinan Perempuan dalam Ketahanan Pangan

Ketua Panitia ICMW 2025 Hanifah Husein menegaskan bahwa kecukupan pangan merupakan fondasi utama bagi lahirnya masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif.

KPK Panggil Zarof Ricar Terkait Kasus Suap Perkara di MA

Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.

Anggota DPR Sebut Penunjukan Kapolri Langsung oleh Presiden Ancam Demokrasi

Aboe menilai dalam konteks pengangkatan Kapolri, persetujuan DPR merupakan bentuk pengawasan politik yang bersifat konstitusional.

Presiden PKS Merasa Diuji Kesabaran saat Bermalam di Aceh Tamiang

Almuzzamil menambahkan bahwa kesulitan warga tidak hanya sebatas ancaman banjir susulan, namun juga keruntuhan infrastruktur dasar.

NU-Muhammadiyah Dinilai Terlalu Dekat dengan Kekuasaan, Ini Dampaknya

Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.

Revisi UU Transfer Dana, Aturannya Dinilai Harus Ikuti Koperasi Digital

Ramli menjelaskan bahwa UU Transfer Dana pada dasarnya memang memuat sanksi pidana untuk menjaga ketertiban publik.

Prof Djo Nilai Pilkada Mahal Penyebab Korupsi Kepala Daerah tak Kunjung Berakhir

Seleksi anggota KPU dan Bawaslu juga harus diperketat agar benar-benar menghasilkan komisioner yang independen dan berintegritas.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang