Pastikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Senapas

Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.

Tingkatkan Perlindungan HAM dan Sistem Hukum

Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.

Suara Rakyat Ciptakan Legislasi Bermakna

Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Perkuat Daya Tangkal Paham Radikal

Narasi tandingan tentang nasionalisme dan kebhinekaan masih disajikan secara monoton. “Anak-anak tidak bisa menerima narasi kebangsaan yang membosankan

Digitalisasi Layanan Imigrasi Perkokoh Kedaulatan Negara

Tangkal kejahatan transnasional sejak dini di pintu gerbang negara. Perlu kolaborasi dalam pengawasan orang asing. Ditjen Imigrasi memanfaatkan teknologi guna meningkatkan mutu pelayanan.

Pengampunan Presiden Momentum Rekatkan Persatuan

Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.

Ironi, Kakek Renta Didakwa Gelapkan Pajak di Tengah Gelombang Pemberian Amnesti-Abolisi, termasuk Terpidana Korupsi

MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.

Ini Analisis Pengamat atas Kembalinya Hasto ke Kursi Sekjen PDIP

Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Fadli Zon Sebut Indonesia Perlu Menemukan Kembali Jati Dirinya

Indonesia tercatat memiliki 2.213 warisan budaya tak benda, meski baru 16 yang diakui UNESCO mulai dari wayang, batik, keris, hingga jamu dan reog.

OC Kaligis Mengaku Miris dengan Pemasangan Patok di Lahan Sendiri Berujung Kena Dakwaan

Otto menilai kejanggalan tentang rekayasa kasus terjadi sejak penyidik menggunakan dua pasal berbeda saat penyelidikan dan penyidikan.

KPK Gelar OTT di Jakarta, Direksi BUMN dan Swasta Ditangkap

Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.

OTT KPK Menyeret Inhutani V

Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.

9 Orang Ditangkap dalam OTT KPK di Jakarta

Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.

Ini Bukti Pentingnya Perlindungan dari Potensi Musibah Bagi Pelaku Usaha

Ganti rugi atas musibah yang dialaminya, pelayanan yang baik dan mudah, serta nilai klaim yang sesuai.

Gibran Antar Langsung Undangan Upacara HUT ke-80 RI ke Kediaman Try Sutrisno

Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.

Percepat Transisi Energi di Sektor Transportasi, Pemerintah Dinilai Perlu Beri Stimulus

Insentif tersebut bisa menjadi katalis transformasi sistemik, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan industri hijau, hingga fondasi ekonomi rendah karbon di masa depan.

AHY Bantah Video Menarasikan tak Salaman dengan Gibran

AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.

Eks Ketua KPK Abraham Samad Siap Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini

Abraham menduga pelaporan terhadap dirinya upaya untuk mengkriminalisasi. Termasuk, membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

KPK Duga Permintaan Uang Suap Dana Hibah Dijembatani Pihak Tertentu

Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.

KPK Sebut Korupsi Kuota Haji Melenceng dari Niat Baik Jokowi Percepat Antrean

Jokowi berhasil mendapatkan tambahan 20 ribu kuota haji untuk mempercepat antrean. Mayoritas kuota itu harusnya diberikan ke haji reguler.

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia