Babak Baru Perseteruan Doktif dan Richard Lee, Keduanya Berstatus Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan dr. Richard Lee sebagai tersangka kasus perlindungan konsumen atas laporan Dokter Detektif (Doktif).

Polda Metro Jaya Usut Kasus Hoaks SBY di YouTube dan TikTok

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.

Atasi Krisis Sampah, Bandung Perkuat Pengolahan di Hulu

Pemerintah juga akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya.

Polda Metro Usut Tudingan Hoaks terhadap SBY

Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.

SBY Difitnah, Demokrat Laporkan Akun Media Sosial ke Polda Metro

Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.

Antisipasi Super Flu, Jakarta Perkuat Mitigasi

Super flu merupakan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dipicu oleh virus Influenza Tipe A H3N2 Subclade K.

Capaian Pangan dan Energi Patut Dibanggakan

Keberhasilan ini kian lengkap dengan torehan sejarah pada cadangan beras pemerintah yang kini menyentuh level tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Membedah Akar Korupsi Daerah

Praktik ijon proyek menjadi bukti nyata bagaimana kekuasaan berubah menjadi alat transaksi untuk mengembalikan modal politik.

Ketika Personel Damkar Menjelma Jadi Orangtua Siswa

Pelajar terinspirasi dari konten media sosial yang memperlihatkan aksi heroik personel Damkar dalam membantu urusan sipil

Penerbitan PP Dianggap Gagal Sentuh Akar Persoalan Perpol

Perpol 10/2025 adalah produk hukum yang tidak sesuai, mengabaikan atau bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK

DPR Ingatkan PP Penugasan Polri Jangan Lampaui UU

Secara hierarki hukum, PP memiliki batasan yang ketat dan tidak boleh melampaui regulasi di atasnya.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Dinilai Abaikan Substansi Putusan MK

Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.

Revisi UU Pemilu Jadi Kunci Akhiri Siklus Korupsi Kepala Daerah

Tingginya ongkos kontestasi memaksa para kandidat terjebak dalam pusaran return of investment atau upaya pengembalian modal

Rekrutmen 'Pintu Titipan' Picu Kerusakan Integritas Penegak Hukum

Rentetan kasus korupsi yang melibatkan jaksa menunjukkan bahwa mekanisme yang seharusnya menjadi benteng hukum justru mengalami kebocoran dari dalam.

KPK Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Korupsi Kuota Haji

KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.

Pemerintah Ambil Jalan Pintas Selamatkan Nasib Ribuan Polisi

Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.

Bongkar Pasang Prolegnas 2025 Cermin Buruknya Perencanaan Legislasi

Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.

Hak Atas Pekerjaan Jadi Titik Lemah Pemenuhan HAM di Daerah

Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.

Mahfud MD: Komisi Reformasi Polri bukan Lembaga Penyelesaian Kasus!

Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.

Target Legislasi DPR Dinilai Terlalu Ambisius

Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu