Prabowo Bahas Wacana Pilkada tidak Langsung dengan Tokoh Nasional
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1). Salah satu isu yang dibahas ialah wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
"Saya yang mengucapkan memang tentang pilkada itu, tentang langsung (atau) tidak langsung, bukan semata-mata masalah costly atau yang memarakkan politik uang. Tidak ansih seperti itu,” kata Siti, Minggu (31/1).
Menurut dia, pilkada tidak langsung memungkinkan untuk diterapkan dengan catatan tidak menggunakan mekanisme lama.
"Tentu tidak seperti DPRD zaman bahula, tidak, tapi bagaimana agar diadendum peraturan itu, sehingga masyarakat sipil itu masih mengedepan,” ujarnya.
Siti menekankan pemerintah harus menjelaskan tolok ukur perubahan sistem pilkada agar hak politik masyarakat tidak tereduksi. Ia juga menyampaikan opsi jika pilkada tetap digelar secara langsung.
“Opsi yang saya berikan opsi, kalau Pilkada Langsung, partai politiknya harus firm sebagai pesertanya. Lalu stakeholder harus memiliki kesamaan perspektif agar pemerintahan yang efektif, ada keberpihakan pemda untuk mengeksekusi program rakyat, bukan sebaliknya, OTT (operasi tangkap tangan),” katanya.
Ia menilai pilkada langsung belum sepenuhnya efektif. Siti menyebut terdapat 457 kasus OTT selama pilkada langsung berlangsung, yang dinilai merusak tatanan birokrasi dan masyarakat, meski pilkada sejak 2001 ditujukan untuk mendorong desentralisasi dan kesejahteraan daerah.
Siti juga menyampaikan pandangan Prabowo terkait arah pembangunan nasional dan daerah.
"Bayangan Pak Presiden, mestinya menjadi satu kesatuan yang kontinum antara pembangunan nasional dan daerah. Makanya kenapa kabinet kemarin dimagelangkan (retret Magelang), untuk menyamakan perspektif tadi itu,” ujarnya.
Terkait keputusan mekanisme pilkada, Siti menyebut Prabowo belum menyampaikan kesimpulan.
"Tidak. Tidak bicara (kesimpulan). Cuma saya mengatakan, mohon memberikan penjelasan mengapa Pilkada langsung itu perlu dievaluasi secara kritis. Lalu seandainya ada opsi melalui DPRD yang seperti apa? Tidak mungkin kan yang baheula kan gitu?” katanya.
Ia menegaskan pilkada harus berdampak pada kualitas pemerintahan daerah. “Kalau sudah tidak bisa mengurus dan melayani, pemda apa itu? Sibuk dengan OTT, sibuk dengan manuver-manuver politik, sibuk dengan katakan konflik antara kepala daerah dan wakilnya, pecah kongsi. Sibuk gitu aja. Kapan kerjanya? Nah ini antara lain yang kita pikirkan,” kata dia. (Far/P-4)