Spesifikasi Tomahawk Block V: Rudal Siluman AS Salah Sasaran di Iran
INVESTIGASI awal militer Amerika Serikat (AS) yang dilaporkan pada pertengahan Maret 2026 mengungkapkan fakta memilukan di balik tragedi yang menimpa Sekolah Dasar (SD) Shajarah Tayyebeh di Minab, Iran.
Rudal jelajah Tomahawk yang diklaim sebagai senjata paling presisi di dunia justru menjadi instrumen pembantaian terhadap sedikitnya 175 warga sipil, termasuk 168 anak sekolah, pada serangan 28 Februari 2026.
Teknologi di Balik Rudal Tomahawk Block V
Dalam operasi militer bertajuk Epic Fury, Angkatan Laut AS mengerahkan varian terbaru, yaitu Tomahawk Block V. Rudal ini dirancang untuk menembus pertahanan udara canggih dengan lapisan material penyerap radar (stealth).
| Fitur Teknis | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Panjang | 6,25 Meter (dengan booster) |
| Jangkauan Operasional | 1.600 - 2.500 Kilometer |
| Hulu Ledak | 450 kg High Explosive (Konvensional) |
| Sistem Navigasi | GPS, TERCOM, DSMAC IIA |
| Platform Peluncur | Kapal Perusak (Destroyer) & Kapal Selam |
Penyebab Kesalahan Fatal: Data Intelijen Usang
Meskipun dilengkapi dengan sistem Digital Scene Matching Area Correlation (DSMAC) yang mampu mengenali target berdasarkan citra visual, rudal tersebut gagal membedakan antara pangkalan militer dan sekolah. Investigasi internal menunjukkan bahwa koordinat target didasarkan pada data intelijen tahun 2013-2016.
Pada periode tersebut, bangunan yang sekarang menjadi SD Shajarah Tayyebeh memang masih merupakan bagian dari kompleks pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Namun, sejak 2016, area tersebut telah dipagari dan dialihfungsikan menjadi institusi pendidikan sipil. Kegagalan perencana militer AS di CENTCOM untuk memverifikasi perubahan fungsi lahan ini berujung pada kehancuran total gedung sekolah dua lantai tersebut.
Baca juga : Daftar Drone dan Rudal Iran Terbaru 2026 Spesifikasi, Kelebihan, dan Kekurangan
Dampak Internasional dan Tuntutan Akuntabilitas
Tragedi Minab telah memicu gelombang protes global. Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch menegaskan bahwa penggunaan data usang dalam operasi militer merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Hingga saat ini, pemerintah Iran menuntut kompensasi penuh dan penyelidikan independen atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan perang.
Sementara itu, di Washington, tekanan terhadap pemerintahan Donald Trump terus meningkat untuk mempertanggungjawabkan kegagalan intelijen ini di hadapan Kongres AS, terutama terkait peran kecerdasan buatan (AI) dalam pemilihan target serangan. (I-2)