Tahun 2026, Kemenkes Fokuskan CKG pada Penanganan Hasil Pemeriksaan
MEMASUKI tahun kedua pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2026 memfokuskan program ini pada tata laksana dan penanganan hasil pemeriksaan, khususnya bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan.
Fokus ini menandai pergeseran dari sekadar pemeriksaan menuju pengendalian penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara nyata.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa CKG tidak berhenti pada proses skrining, tetapi dilanjutkan dengan pencegahan dan penanganan yang terintegrasi secara gratis.
"Target kita di 2026 bukan hanya melakukan cek kesehatan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar sehat. Bukan hanya pemeriksaannya yang gratis, pencegahan dan penanganannya juga gratis," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (24/1).
Pemerintah menjamin pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan melalui CKG.
Selanjutnya, penanganan dilanjutkan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta BPJS Kesehatan aktif, sementara warga yang belum terdaftar diarahkan untuk segera mengaktifkan kepesertaan.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi menyampaikan evaluasi data 2025 yang menunjukkan tantangan kesehatan di berbagai kelompok usia.
Sebanyak 6 dari 100 bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), 31% balita mengalami gigi berlubang, satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal, satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas sentral, dan 51% lansia mengidap hipertensi.
"Mulai 2026, pasien hipertensi dan diabetes akan langsung mendapatkan obat di Puskesmas pada hari yang sama," ujar Maria.
Sejalan dengan hal tersebut, Badan Komunikasi Pemerintahan menekankan pentingnya orkestrasi komunikasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan CKG.
Program CKG dinilai sebagai salah satu program kesehatan dengan penerima manfaat terbesar karena mencakup seluruh populasi. Pemerintah juga mendorong penguatan komunikasi publik agar masyarakat aktif memanfaatkan layanan ini.
Sejumlah daerah telah menerapkan inovasi layanan, seperti Kabupaten Pangkep dengan layanan jemput bola Perahu Sehat Pulau Bahagia, serta Puskesmas Pacitan yang mengintegrasikan layanan kesehatan fisik dan mental melalui program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). (Z-1)