Internasional

AS Keluar dari UNESCO

Jum'at, 13 October 2017 19:37 WIB Penulis: Anastasia Arvirianty

AP/Alex Brandon

AMERIKA Serikat (AS) dan sekutunya Israel menyatakan menarik diri dari badan budaya dan pendidikan PBB (UNESCO), dalam sebuah langkah yang menggarisbawahi perpindahan Washington dari institusi internasional.

Keputusan AS, yang diumumkan di Washington itu menyusul ketegangan bertahun-tahun di organisasi yang dituduhnya memiliki bias anti-Israel.

"Keputusan ini tidak dianggap enteng, dan mencerminkan kekhawatiran AS akan meningkatnya tunggakan di UNESCO, kebutuhan akan reformasi mendasar dalam organisasi tersebut, dan melanjutkan bias anti-Israel di UNESCO," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert.

AS juga pernah keluar dari organisasi beranggotakan 195 orang tersebut di masa Presiden Ronald Reagan. Saat itu mundur pada 1984 karena tuduhan salah mengelola keuangan dan klaim bias anti-AS dalam beberapa kebijakan UNESCO.

Namun, pada 2002, Presiden AS George W Bush mengumumkan kembalinya Amerika ke badan tersebut, meski kemudian diwarnai dengan hubungan yang memburuk lagi di 2011 ketika Barack Obama menarik suntikan dana ke badan tersebut setelah anggotanya memilih untuk mengakui Palestina sebagai anggota penuh.

Washington menentang tindakan apapun oleh badan PBB untuk mengakui wilayah Palestina sebagai sebuah negara, dengan keyakinan bahwa hal ini harus menunggu kesepakatan damai Timur Tengah yang dinegosiasikan.

Namun, pemerintahan Presiden Donald Trump juga meninjau banyak komitmen multilateralnya, mengejar apa yang dia sebut sebagai kebijakan America First yang membuat sekutu di Eropa khawatir.

"UNESCO mempromosikan cita-cita dan nilai-nilai kita melalui budaya, pendidikan dan sains. Kita membutuhkan Amerika yang tetap berkomitmen untuk urusan dunia," ujar Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre mengatakan kepada wartawan di New York.

Namun, Nauert mengungkapkan, AS mendapat tunggakan sebesar US$550 juta atau lebih. "Jadi, pertanyaannya adalah, Anda tahu, apakah kami ingin membayar uang itu? Dan apakah kami ingin membayar lebih banyak uang ke depan," katanya.

Nauert mencatat bahwa ada sebuah undang-undang AS yang melarang pemerintah membayar iuran keanggotaan kepada organisasi manapun yang mengakui keadaan negara Palestina.

"Jadi itu bagian dari finansial. Alasan lainnya dari itu adalah kami ingin melihat keseluruhan reformasi PBB," tukasnya. (AFP/X-12)

Komentar