PEMERINTAH membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk menata ulang kelembagaan pembangunan agar lebih terkoordinasi dan berdampak nyata bagi masyarakat. Komite yang dipimpin Velix Vernando Wanggai ini berada langsung di bawah Presiden dan bekerja berdampingan dengan BP3OKP yang diketuai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembentukan lembaga ini diharapkan menjadi langkah baru dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan di Tanah Papua.
Namun, tantangan di lapangan masih besar. Empat dari enam provinsi di Tanah Papua masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Konflik bersenjata, masalah agraria, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat masih membayangi. Kritik juga muncul karena komposisi anggota komite dinilai terlalu berorientasi pada pemerintah pusat dan belum cukup melibatkan masyarakat Papua. Kasus seperti penolakan Food Estate Merauke serta 21 bentrokan antara TNI-Polri dan TPNPB-OPM dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya ditentukan oleh proyek fisik, tetapi juga oleh penyelesaian akar persoalan sosial dan politik.
