RISET Transparency International Indonesia (TII) mengungkap mayoritas jabatan komisaris di BUMN dan anak usahanya diisi oleh kalangan birokrat dan politisi. Sebanyak 31% komisaris berasal dari birokrat dan 29,4% dari politisi, disusul oleh profesional (23,7%), militer (6,2%), serta aparat penegak hukum (5,2%). Sisanya terdiri dari akademisi (2,7%), anggota ormas (1,8%), dan mantan pejabat negara (0,2%). TII menilai kondisi ini menunjukkan praktik bagi-bagi jabatan dan patronase politik yang masih kuat di tubuh BUMN. Penempatan figur politisi dan birokrat dianggap berpotensi menghambat profesionalisme, transparansi, dan kinerja korporasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik dan efisiensi bisnis.
Sumber: TII/Litbang MI
