THAILAND kembali diguncang gejolak politik setelah Mahkamah Konstitusi menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada 1 Juli lalu. Dinamika tersebut menjadi puncak dari konflik politik yang makin dalam karena dipicu perselisihan perbatasan dengan Kamboja dan kini merembet hingga ke jantung kekuasaan di Bangkok yang merontokkan kekuatan klan Shinawatra.
Langkah Mahkamah Konstitusi Thailand diambil menyusul petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn melanggar etika dalam percakapan telepon pada 15 Juni dengan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Isi percakapan yang bocor itu memicu badai politik, terutama karena terjadi setelah bentrokan di antara pasukan kedua negara di wilayah perbatasan.
