MAHKAMAH Konstitusi (MK) Thailand kembali menjadi sorotan setelah memutuskan untuk menskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra atas dugaan pelanggaran etika dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Keputusan ini menambah deretan panjang tokoh-tokoh reformis yang tersingkir lewat jalur hukum, seperti Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra, Samak Sundaravej, Pita Limjaroenrat, hingga Srettha Thavisin.
Dalam dua dekade terakhir, elite konservatif Thailand yang pro-kerajaan (royalis) cenderung tidak lagi mengandalkan kudeta militer secara langsung, melainkan menggunakan institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga etik sebagai instrumen politik. Strategi ini kerap dituding melemahkan demokrasi karena membatalkan hasil pemilu, menjatuhkan pemimpin terpilih, hingga membubarkan partai oposisi yang populer di kalangan pemilih muda dan progresif.
