Di antara Api Perang dan Ketahanan Ekonomi
“WAR is the father of all things,” tulis Heraclitus lebih dari dua milenium lalu. Dalam pandangan filsuf Yunani itu, konflik bukan sekadar kehancuran; ia adalah mekanisme yang menguji keseimbangan dunia. Thucydides kemudian mencatat dalam kisah Perang Peloponnesian bahwa kemenangan dalam perang jarang ditentukan oleh kekuatan militer semata. Negara yang memiliki ketahanan ekonomi paling kuat biasanya bertahan paling lama.
Sejarah modern membuktikan bahwa perang hari ini tidak hanya terjadi di medan tempur. Ia juga terjadi di pasar energi, pasar obligasi, dan ruang fiskal negara. Sebuah konflik ribuan kilometer jauhnya dapat menjalar menjadi inflasi, pelemahan mata uang, dan tekanan pada anggaran negara.
Karena itu, ketika dunia kembali menatap Timur Tengah dengan kecemasan, pertanyaan bagi Indonesia bukan sekadar siapa yang akan menang dalam konflik tersebut. Pertanyaan yang lebih relevan ialah: berapa lama konflik ini akan berlangsung, dan seberapa kuat ekonomi kita menahannya.
Durasi konflik dapat dibaca dari konfigurasi kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan. Saat ini dua carrier strike group sudah berada di sekitar Iran, yakni USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R Ford. Konsentrasi dua kapal induk dalam satu teater operasi merupakan pengerahan kekuatan yang sangat besar dan biasanya menandai fase awal eskalasi konflik.
Namun, pada saat yang sama, carrier ketiga, USS George HW Bush, masih berada di Virginia dan belum bergerak menuju Timur Tengah. Jika kapal tersebut akhirnya dikerahkan, perjalanan menuju kawasan Teluk biasanya membutuhkan sekitar 10 hingga 15 hari pelayaran sebelum mencapai kesiapan operasional penuh.
Konfigurasi ini memberi petunjuk penting mengenai horizon waktu konflik. Dengan dua carrier yang sudah berada di kawasan, Amerika Serikat memiliki kapasitas serangan udara intens dalam jangka pendek. Akan tetapi, keberlanjutan operasi sangat bergantung pada rotasi armada dan logistik.
DURASI KONFLIK
Dalam praktik operasi militer modern, satu carrier strike group biasanya mampu mempertahankan tempo operasi intens sekitar 3-4 hari sebelum memerlukan replenishment besar. Dengan dua carrier, rotasi sortie memungkinkan operasi intens diperpanjang secara eksponensial hingga sekitar dua hingga tiga minggu. Jika USS Bush akhirnya tiba di kawasan, siklus rotasi logistik dapat memperpanjang jendela operasi hingga empat sampai enam minggu.
Artinya, dengan fakta bahwa USS Bush masih membutuhkan waktu pelayaran hingga dua minggu untuk mencapai kawasan, durasi konflik intens secara praktis cenderung berada di kisaran satu bulan sebelum tekanan logistik, biaya operasi, dan dinamika politik mulai mendorong deeskalasi.
Di luar dinamika di atas, ada variabel lain yang juga menentukan arah konflik global: dinamika politik ekonomi Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, saya menemukan satu indikator yang sangat sensitif bagi kebijakan Trump, yakni yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun. Yield ini menentukan biaya pembiayaan utang pemerintah Amerika. Ketika yield naik terlalu tinggi, biaya bunga utang meningkat tajam dan tekanan fiskal menjadi lebih berat.
Dalam perhitungan impulse response function yang saya buat, Donald Trump bisa terlihat sangat sensitif terhadap indikator yield ini. Kenaikan yield bukan hanya masalah pasar keuangan; ia juga menjadi masalah politik domestik karena memengaruhi biaya pinjaman, pasar saham, dan kepercayaan ekonomi.
Selain itu, basis pemilih Amerika sangat sensitif terhadap inflasi energi. Harga bensin di pompa sering kali menjadi indikator politik yang lebih kuat daripada banyak indikator ekonomi lainnya. Ketika harga energi naik terlalu tinggi, tekanan politik untuk meredakan konflik global juga meningkat. Dalam logika inilah perang energi jarang berlangsung terlalu lama.
Namun, bahkan konflik yang relatif singkat dapat mengguncang ekonomi global. Selat Hormuz—jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi dunia—mengalirkan hampir seperlima pasokan minyak global. Ketika jalur ini terganggu, harga minyak dapat melonjak dengan cepat menuju tiga digit. Dan, ketika minyak bergerak menuju angka tersebut, APBN Indonesia ikut merasakannya.
Lonjakan harga minyak hampir selalu dibaca sebagai ancaman bagi anggaran negara. Ketika harga energi naik, subsidi dan kompensasi energi ikut meningkat. Dalam sensitivitas fiskal Indonesia, setiap kenaikan satu dolar pada harga minyak dunia di atas US$70 per barel (asumsi APBN 2026 untuk ICP) dapat menambah tekanan belanja sekitar Rp6,8 triliun. Namun, membaca tekanan fiskal hanya dari sisi subsidi adalah gambaran yang terlalu sempit.
Indonesia juga merupakan eksportir komoditas besar. Ketika konflik global mendorong harga energi naik, harga komoditas lain hampir selalu ikut terdorong. Batu bara, nikel, CPO, dan berbagai mineral strategis biasanya bergerak dalam siklus yang sama dengan energi global. Dalam kondisi seperti ini, penerimaan negara ikut meningkat melalui royalti pertambangan, pajak korporasi, dan peningkatan aktivitas ekspor. Dalam perhitungan kasar, setiap kenaikan satu dolar harga komoditas global dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp3 triliun.
Dengan demikian, jika tambahan belanja mencapai Rp6,8 triliun sementara tambahan penerimaan mencapai Rp 3 triliun, maka beban bersih terhadap defisit menjadi sekitar Rp3,8 triliun untuk setiap kenaikan satu dolar harga minyak. Pendekatan net-off ini penting karena memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai tekanan fiskal yang sebenarnya. Bahkan bantalan fiskal ini bisa menjadi lebih besar apabila pemerintah berhasil memperbaiki tata kelola ekspor komoditas, terutama dengan menekan praktik export under-invoicing yang selama ini menyebabkan sebagian nilai ekspor tidak tercatat secara optimal.
Dalam membaca tekanan energi global, penting diingat bahwa ini bukan pengalaman pertama bagi Indonesia, this is not our first rodeo. Pada tahun 2022, ketika perang Rusia–Ukraina mendorong harga minyak dunia hingga mendekati US$120 per barel, tekanan fiskal memang meningkat. Namun, melalui kombinasi subsidi energi dan penyesuaian kebijakan fiskal, Indonesia berhasil menjaga stabilitas makroekonomi tanpa kehilangan kredibilitas fiskal.
Demikian pula pada 2024, pemerintah bahkan telah menyiapkan tambahan subsidi dan kompensasi energi lebih dari Rp80 triliun sebagai langkah antisipasi. Menariknya, sebagian besar alokasi tersebut tidak perlu digunakan karena harga energi global kembali turun pada semester kedua.
Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas kebijakan untuk menyerap guncangan energi tanpa langsung mengalami krisis fiskal.
Meski demikian, risiko fiskal tetap nyata jika harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama. Dalam skenario yang saya buat, ketika harga minyak bertahan sekitar US$85 per barel, tekanan fiskal masih relatif terkendali. Namun, ketika harga minyak bergerak menuju US$100 per barel, defisit mulai mendekati batas psikologis 3% dari PDB. Jika harga minyak bertahan lebih tinggi lagi menuju US$120 per barel, tekanan fiskal dapat meningkat secara signifikan karena kenaikan subsidi energi dan biaya bunga utang terjadi secara bersamaan.
Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah harusnya memiliki beberapa lapis strategi. Pertama ialah efisiensi dan realokasi anggaran. Kedua, pemanfaatan saldo anggaran lebih sebagai bantalan fiskal sementara. Ketiga, optimalisasi penerimaan negara dari komoditas melalui perbaikan tata kelola ekspor. Keempat, koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan.
Namun, jika konflik berkembang menjadi krisis global yang lebih luas—misalnya menyerupai guncangan pandemi—pemerintah masih memiliki satu instrumen kebijakan terakhir, yakni penerbitan perppu fiskal sebagai langkah luar biasa. Instrumen ini pernah digunakan pada masa pandemi covid-19 untuk memberikan fleksibilitas sementara terhadap batas defisit fiskal. Akan tetapi, langkah seperti ini tentu harus diposisikan sebagai opsi terakhir, hanya digunakan jika tekanan global benar-benar berkembang menjadi krisis sistemik.
Sekarang pertanyaannya ialah, mengapa beban fiskal di atas harus tetap menjadi bagian dari skenario pemerintah? Dalam situasi genting geopolitik seperti saat ini, keputusan untuk menaikkan harga BBM domestik menjadi sangat sensitif. Secara fiskal, menaikkan harga BBM memang dapat mengurangi beban subsidi. Namun, dalam fase ekonomi yang rentan, langkah ini dapat menciptakan efek domino yang jauh lebih mahal. Harga BBM adalah harga yang paling cepat menjalar ke seluruh struktur ekonomi. Ketika harga BBM naik, biaya transportasi meningkat. Ketika biaya transportasi naik, biaya logistik naik. Dan, ketika biaya logistik naik, harga pangan ikut terdorong naik. Namun, yang lebih penting ialah dampaknya terhadap stabilitas sosial.
Dalam simulasi yang saya sampaikan pada FGD Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, ditemukan adanya korelasi positif yang sangat kuat antara inflasi dan peningkatan potensi social unrest. Artinya, setiap lonjakan inflasi—terutama yang berasal dari energi—memiliki kecenderungan meningkatkan tekanan sosial. Ketika inflasi naik, daya beli masyarakat turun. Ketika daya beli turun, ketidakpuasan sosial meningkat. Dan, ketika ketidakpuasan ekonomi bertemu dengan persepsi ketidakadilan, potensi demonstrasi dan keresahan sosial menjadi lebih besar.
Karena itu, dalam fase geopolitik yang sensitif, menjaga stabilitas harga energi domestik bukan hanya soal kebijakan fiskal. Ia juga merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pada akhirnya, persoalan ini tidak lagi semata soal harga minyak atau angka defisit anggaran. Yang dipertaruhkan ialah kemampuan negara menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial di tengah gejolak geopolitik global. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal dan energi bukan sekadar instrumen teknokratis, tetapi bagian dari strategi menjaga ketahanan nasional.
Heraclitus pernah menulis bahwa dunia selalu bergerak. Segalanya mengalir dan berubah. Dalam arus geopolitik yang bergolak hari ini, Indonesia berdiri di antara dua kekuatan besar: ketidakpastian global dan ketahanan domestik. Perang mungkin menggerakkan harga minyak dan mengguncang pasar keuangan dunia. Tetapi pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah beberapa kali menghadapi badai global—dan tetap bertahan.
Selama disiplin fiskal dijaga, penerimaan negara dimaksimalkan, dan mesin pertumbuhan domestik terus bergerak, gejolak global tidak harus mengubah arah perjalanan ekonomi Indonesia. Karena, pada akhirnya, seperti diingatkan Adam Smith, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga oleh kemampuan institusinya mengelola ketidakpastian. Dan, di tengah dunia yang bergejolak, ketahanan itu sering kali menjadi kemenangan yang paling sunyi—namun paling menentukan.