Austria Bakal Larang Media Sosial bagi Anak di Bawah 14 Tahun
AUSTRIA resmi menjadi negara terbaru yang mengambil langkah tegas terhadap raksasa teknologi. Pemerintah koalisi Austria mengumumkan rencana untuk melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 14 tahun, menyusul kekhawatiran global terhadap dampak algoritma digital bagi kesehatan mental generasi muda.
Keputusan ini diambil setelah negosiasi panjang dalam pemerintahan koalisi. Wakil Kanselir Andreas Babler dari Partai Sosial Demokrat menegaskan pemerintah tidak bisa tinggal diam melihat media sosial membuat anak-anak "kecanduan dan sering kali jatuh sakit".
"Sudah menjadi tanggung jawab politisi untuk melindungi anak-anak. Masalah ini tidak ada bedanya dengan alkohol atau tembakau; harus ada aturan yang jelas juga di dunia digital," ujar Babler saat mengumumkan rencana tersebut.
Melawan Algoritma Adiktif
Fokus utama dari aturan ini adalah melindungi remaja dari paparan algoritma yang dirancang untuk menciptakan ketergantungan. Babler menambahkan penyedia informasi lain sudah memiliki aturan ketat untuk melindungi kaum muda dari konten berbahaya, dan standar yang sama kini harus diterapkan di ruang digital.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Austria, Christoph Wiederkehr, menekankan sifat "berbahaya" dari media sosial jika tidak dibatasi. "Masyarakat perlu belajar cara menggunakannya secara bertanggung jawab," tuturnya.
Meski detail teknisnya masih digodok, Sekretaris Negara untuk Digitalisasi, Alexander Pröll, menyatakan bahwa rancangan undang-undang (RUU) terkait larangan ini akan dipresentasikan pada akhir Juni mendatang. RUU tersebut diharapkan memuat mekanisme verifikasi usia yang ketat bagi pengguna yang ingin mengakses platform media sosial.
Tren Global dan Tantangan Domestik
Langkah Austria ini memperkuat gerakan global yang dipelopori oleh Australia (larangan untuk usia di bawah 16 tahun) dan Prancis (di bawah 15 tahun). Inggris, Denmark, Yunani, Spanyol, dan Irlandia juga dilaporkan tengah mempertimbangkan kebijakan serupa.
Namun, rencana ini tidak lepas dari kritik. Sekretaris Jenderal Partai Kebebasan yang merupakan oposisi, Christian Hafenecker, mengecam kebijakan tersebut sebagai "serangan langsung terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi bagi kaum muda."
Di sisi lain, analis politik Thomas Hofer menilai kebijakan ini sangat populer di mata para orang tua. "Pemerintah mencoba membangkitkan perasaan bahwa di masa-masa sulit ini, setidaknya ada sesuatu yang mereka kendalikan," kata Hofer kepada BBC.
Selain larangan media sosial, pemerintah Austria juga menyepakati reformasi pendidikan menengah yang mencakup penambahan pelajaran tentang demokrasi dan kecerdasan buatan (AI), serta pengurangan jam pelajaran bahasa Latin. (BBC/Z-2)