Backstagers Indonesia Pertanyakan Tudingan EO Tempat Korupsi Rp50 Triliun
ASOSIASI profesional event management, Backstagers Indonesia, mempertanyakan pernyataan Said Didu yang menyebut anggaran Event Organizer (EO) pemerintah mencapai Rp50 triliun dan menjuluki industri EO sebagai tempat korupsi paling aman.
Ketua Umum Backstagers Indonesia Andro Rohmana Putra, menegaskan bahwa pernyataan Said tersebut sangat melukai harkat jutaan pekerja kreatif dan UMKM yang menggantungkan hidup pada rantai pasok industri event.
"Menyebut EO sebagai tempat korupsi saat industri ini baru saja merangkak naik setelah dua tahun mati suri akibat pandemi adalah narasi yang tidak punya empati. Kami bertahan saja sudah bagus, apalagi dituduh menelan uang negara puluhan triliun," ujar Andro melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).
Andro menyatakan bahwa tuduhan tersebut buta terhadap data riil. Merujuk pada laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2024, sektor dengan kasus korupsi tertinggi berada di sektor desa (77 kasus), utilitas, kesehatan, dan pendidikan. Sektor jasa event tidak masuk dalam daftar laporan tersebut.
Backstagers juga menyoroti ironi dalam struktur anggaran pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, alokasi upah untuk tenaga kerja teknis dan kru lapangan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sering kali hanya dianggarkan sebesar 0 hingga 1 persen.
“Banyak pemerintah daerah menyelenggarakan event, namun dalam anggarannya mereka menolak memasukkan biaya upah untuk tenaga kerja teknis dan kru lokal. Kondisi riil seperti ini saja masih dianggap sebagai ladang korupsi?" kata Andro.
Berdasarkan data Oxford Economics, industri event di Indonesia memberikan kontribusi langsung terhadap PDB sebesar Rp128 triliun dari sektor business event saja, dengan efek pengganda (multiplier effect) mencapai 2,36 kali lipat. Sektor ini tercatat menghidupi lebih dari 3 juta pekerja harian lepas, mulai dari kru panggung, vendor katering, hingga seniman lokal.
Andro menilai pernyataan Said Didu mengancam keberlangsungan hidup jutaan pekerja di akar rumput tersebut. Apalagi saat ini industri tengah menghadapi efisiensi anggaran pemerintah melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 yang memangkas belanja negara hingga 90 persen.
Atas pernyataan tersebut, Andro mengatakan Backstagers Indonesia menuntut Said Didu mempublikasikan sumber data atas klaim anggaran Rp30-50 triliun atau meminta maaf secara terbuka kepada jutaan pekerja event. Lalu, meminta pihak iNews TV memfasilitasi hak jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 dalam bentuk debat terbuka.
Selanjutnya, Andro mendorong pemerintah segera mengesahkan regulasi tata kelola industri event dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja freelance kreatif.
"Di industri di mana SDM-nya saja tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah, dari mana logika korupsi triliunan itu berasal?" tutup Andro.
Sebelumnya, Said Didu menyebut salah satu efisiensi yang bisa dilakukan Indonesia di tengah ancaman krisis akibat perang adalah dengan menghapus anggaran penggunaan event organizer (EO) di seluruh lingkungan instansi pemerintah.
“Menurut saya, Pak Presiden, EO acara pemerintah cabut semua. Hampir kegiatan pemerintah, halal bihalal pun pakai EO. Semua kegiatan pemerintah pakai EO,” kata Said di sebuah program televisi, Selasa (31/3/2026).
Bahkan, kata Said, jika ditotal keseluruhan, anggaran untuk EO saja di seluruh instansi bisa mencapai Rp50 triliun dalam satu tahun. “Itu besar. Menurut saya mungkin kalau ditotal seluruh daerah di atas Rp30 triliun. Acara pemerintah. Setahun, iya bisa Rp50 T,” ujar Said.
Tak hanya itu, Said menegaskan EO adalah lokasi yang paling aman untuk melakukan praktik korupsi. Namun, ia tak merinci bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
“Dan tempat korupsi paling aman adalah EO. Karena itu harus dicabut. Lembaga dengan anggaran besar itu EO yang atur semua. Peresmian SPBU saja pakai EO, lebih banyak EO-nya yang datang. Sudahlah, hentikan pakai EO,” pungkasnya. (H-2)