GIAMM Pertanyakan Kebutuhan Pikap 4x4 untuk Program Kopdes/Kel Merah Putih
SEKRETARIS Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM), Rachmad Basuki, mempertanyakan urgensi kebutuhan kendaraan pikap 4x4 untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, sekaligus menyoroti aspek regulasi, keekonomian, hingga dampak jangka panjang terhadap industri dalam negeri.
Rachmad menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara komprehensif agar duduk perkaranya menjadi lebih jelas. Pertama, ia mempertanyakan alasan kebutuhan spesifikasi 4x4 untuk operasional di pedesaan.
“Dengan kondisi jalan desa saat ini, apakah memang mutlak membutuhkan 4x4? Jika alasannya karena tidak tersedia spesifikasi tersebut dari BUMN seperti Agrinas sehingga harus impor dari India, itu perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/2).
Ia memaparkan, berdasarkan data penjualan 10 tahun terakhir, rata-rata penjualan pikap di Indonesia mencapai sekitar 110 ribu unit per tahun, dan mayoritas konsumen memilih tipe 4x2. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan permintaan riil pasar, termasuk mempertimbangkan kondisi infrastruktur jalan di Indonesia.
“Penjualan 4x4 memang ada, tetapi umumnya untuk kebutuhan khusus seperti pertambangan, dan porsinya kecil, rata-rata sekitar 5 persen. Secara keekonomian, produksi massalnya memang tidak selalu feasible,” jelasnya.
Rachmad juga menyinggung aspek regulasi. Ia mengingatkan bahwa pengadaan barang oleh BUMN pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan diproduksi di dalam negeri. Selain itu, kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi standar uji emisi Euro 4.
“Perlu dicek juga apakah pikap impor dari India tersebut sudah memenuhi standar Euro 4 sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia,” katanya.
Dari sisi harga, ia menilai perlu klarifikasi detail struktur biaya. Pasalnya, harga kendaraan di Indonesia umumnya sudah dalam bentuk on the road, termasuk pajak seperti PPN, PPnBM, BBN, dan PKB. Sementara harga impor bisa jadi masih dalam skema FOB dan belum memasukkan komponen pajak maupun biaya lain.
“Kalau seluruh komponen pajak dimasukkan, ditambah biaya garansi serta jaringan purna jual, jangan-jangan justru lebih mahal. Kalau cost of use-nya tinggi, tentu menjadi pertimbangan tersendiri,” ujarnya.
Terkait kemampuan produksi nasional, Rachmad menyebut sejumlah pabrikan yang tergabung dalam Gaikindo pada prinsipnya mampu memproduksi pikap 4x4, asalkan diberikan waktu dan kepastian permintaan.
Lebih jauh, ia menekankan dampak jangka panjang terhadap perekonomian. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, dan sektor manufaktur menjadi salah satu pendorong utama karena bersifat padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja.
“Kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor manufaktur otomotif harus diperkuat. Produksi dalam negeri tentu memberi multiplier effect yang lebih besar,” tegasnya.
Karena itu, GIAMM menilai pertanyaan mendasarnya adalah apakah benar kebutuhan operasional koperasi di pedesaan mengharuskan penggunaan pikap 4x4, atau justru tipe 4x2 yang selama ini terbukti mampu mengangkut hasil pertanian sudah memadai.
“Ini yang perlu dikaji bersama agar kebijakan yang diambil tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga selaras dengan kepentingan industri nasional dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Rachmad. (Fal/P-3)