Selasa 14 Maret 2017, 07:52 WIB

Gugatan Kecurangan Pilkada Pati Diregistrasi MK

Akhmad Safuan | Nusantara
Gugatan Kecurangan Pilkada Pati Diregistrasi MK

Gugatan Gerakan Masyarakat Pati diregistrasi MK. -- MI/Akhmad Safuan

 

GUGATAN relawan kotak kosong terhadap berbagai pelanggaran Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pati, Jawa Tengah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati tengah menyiapkan barang bukti dan saksi karena yakin akan memenangi gugatan.

Pemantauan Media Indonesia pada Selasa (14/3) situasi politik di Pati semakin memanas, setelah Mahkaman Konstitusi meregistrasi gugatan dari relawan kotak kosong yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pati dan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati dalam pengumumannya Senin (13/3).

Relawan kotak kosong, tidak hanya bersyukur atas upaya melakukan gugatan ke MK terhadap berbagai pelanggaran dalam Pilkada Pati, tetapi kini mereka melakukan gerakan dengan menyalurkan dana secara patungan untuk perjuangan mereka menegakan demokrasi yang dianggap telah mati karena pelanggaran pilkada yang dinilai terstruktur, sistematis dan masif.

Secara sukarela warga Pati mendatangi titik-titik lokasi penghimpunan dana perjuangan demokrasi yang tersebar di 21 kecamatan tersebut, meskipun nilai donasi yang disalurkan tidak terlalu besar yakni berkisar Rp2.000 sd Rp50.000.

"Alhamdulillah gugatan masuk dalam registrasi MK, sekarang kita siapkan untuk persidangan dengan barang bukti yang cukup dan juga saksi-saksi," kata Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati Sutiyo.

Dari sejak awal, demikian Sutiyo, gugatan para pejuang demokrasi di Pati bersama tim penasehat hukum dari Kontras yang diajukan ke MK diyakini akan dapat diregrestasi, karena materi gugatan dan barang bukti serta saksi yang akan diajukan mencukupi untuk berperkara.

Materi gugatan, ujar Sutiyo, yakni akibat tidak profesionalnya penyelenggara pilkada yakni KPU dan Panwas Pati banyaknya pelanggaran pilkada dari sebelum, saat pelaksanaan maupun sesudah Pilkada Pati berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif, bahkan berbagai laporan pelanggaran tidak ada yang diproses secara baik dan benar.

"Contoh mudah saja, laporan politik uang ada barang bukti, saksi dan tersangka namun dibiarkan begitu saja tanpa proses hukum," ujarnya.

Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar secara terpisah kepada Media Indonesia mengatakan permohonan gugatan Gerakan Masyarakat Pati (Geram Pati) dan kawan-kawan dengan termohon KPU Pati telah diresgistrasi oleh MK.

Sesuai akta registrasi perkara kontitusi, demikian Haris Azhar, No 41.PAN.MK/2017 telah mencatat dalam buku registrasi MK permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2017 dengan nomor registrasi no 41/PHP.BUP-XV/2017.

Sementara itu meskipun tidak terkait langsung calon bupati di PilkadaPati 2017 Haryanto mengatakan tidak mempermasalahkan adanya gugatanhasil Pilkada Pati ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak masalah kita akan mengikuti semua proses tersebut sesuai dengan prosedur yang ada,"ucapnya.

Divisi Hukum KPU Pati Supriyanto mengatakan siap menghadapi gugatan ke MK tersebut akan mengikuti prosedur sesuai arahan MK, bahkan telah menyiapkan pengacara dan berkoordinasi menghadapi perselisihan hasil rekapitulasi.

"Kita akan pertanggungjawabkan sesuai arahan KPU pusat dan siap menjawab apa saja yang didalilkan pemohon," pungkas dia.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More