Senin 13 Maret 2017, 12:15 WIB

Kualitas ASN Masih Rendah

Bayu Anggoro | Politik dan Hukum
Kualitas ASN Masih Rendah

ANTARA

 

KUALITAS aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Selain minimnya keahlian yang dimiliki, motivasi mereka dalam melayani masyarakat pun masih sangat rendah.

Penilaian jujur tersebut dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, di Bandung, Senin (13/3). Menurut Asman, rendahnya kualitas ASN ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki.Dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,475 juta, menurut dia, 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif. "Ada juga guru 37%, dan tenaga kesehatan 4,43%," kata Asman.

Pada pengangkatan PNS terakhir pun, lanjutnya, hampir 58% berasal dari tenaga honorer. "Bayangkan, kemarin mereka (diangkat jadi PNS) enggak dites," ucapnya. Minimnya keahlian yang dimiliki ASN berdampak pada tidakmaksimalnya pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

"Di Kalimantan, (ASN) yang ngerti pertambangan cuma 0,03%. Gimana mau mengatur pertambangan, mengatur pengusaha, kalau ASN-nya juga tidak mengerti," paparnya seraya menyebut tidak banyak PNS yang berpendidikan S2 dan S3.

Asman melanjutkan, mental ASN pun harus dibenahi. Saat ini, menurutnya banyak ASN yang beranggapan bahwa mereka adalah penguasa. Padahal, ASN merupakan pelayan masyarakat. "Mereka harus punya jiwa hospitality, bukan jiwa penguasa," katanya.

Dengan kondisi ASN saat ini, menurut dia tidaklah heran jika banyaknya keluhan terkait pelayanan mereka. "Ada yang mau bayar pajak, taat kepada negara, tapi toilet saja enggak ada. Pelayanan seperti apa? Di bank disambut ramah, orangnya cantik-cantik. Di pemerintahan? Disambut Satpol PP, sambil ngerokok, ditanya ada perlu apa?" bebernya seraya menyebut kualitas ASN Indonesia berada di bawah Malaysia dan Singapura.

Oleh karena itu, pihaknya sangat serius untuk meningkatkan kualitas ASN. Caranya dengan memperbaiki mulai dari sistem penerimaan dan pelatihan. Untuk penerimaan, pihaknya akan memperbesar formasi dari sekolah kedinasan. Dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan kementerian lainnya terkait rencana itu.

Selain itu, menurutnya yang tidak kalah penting adalah pengisian jabatan tinggi dalam instansi pemerintahan. Dia tidak memungkiri, selama ini banyak jabatan kepala dinas yang diberikan kepada orang yang tidak kompeten.

Oleh karena itu, dia ingin pengisian jabatan tinggi ini dilakukan melalui seleksi yang baik. Dalam pengisian jabatan fungsional ini harus sesuai keahlian melalui sistem pemilihan terbuka.

"Nanti ada panselnya, dari peguruan tinggi ada, profesional ada. Saya targetkan tahun ini. Tolong diawasi betul pengisian jabatan tinggi di daerah, udah enggak jamannya lagi membawa timses jadi kepala dinas, dipaksakan," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendukung upaya perbaikan tersebut. Dia berharap ASN memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan. Deddy pun berharap adanya pengubahan motivasi dan pola pikir PNS dalam bekerja.

"Jiwa profesional didatangkan. Juga harus punya jiwa entrepreneur. Masa kalah sama pengusaha, orang dia yang ngatur. Jangan dibohongi pengusaha," katanya.
Dia pun menyebut saat ini Pemprov Jawa Barat terus pembenahan kualitas PNS-nya. Rencana pendirian mal pelayanan publik pun siap dilakukan dengan sudah terbangunnya tempat pelatihan yang representatif.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More