Rabu 08 Maret 2017, 07:21 WIB

Audit HAM di Freeport

Tesa Oktiana Surbakti | Politik dan Hukum
Audit HAM  di Freeport

Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai (tengah) bersama Staf Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM memberi keterangan pers. -- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah menempatkan masyarakat lokal sebagai elemen penting untuk mengambil keputusan dalam perundingan dengan PT Freeport Indo­nesia (FI). Pemerintah juga di­minta untuk melakukan audit HAM.

Masyarakat, ujar komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai, perlu mendapat kepastian terkait dengan posisi mereka dalam hal pengelolaan wilayah pertambang­an yang berlokasi di Kabupaten Mimika, Papua, tersebut.

“Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal pada khususnya memiliki urgensi dalam proses perundingan selama 120 hari terhitung sejak 17 Februari 2017. Kepastian posisi masyarakat menentukan arah pengelolaan perusahaan, pembangunan kapasitas sosial, dan keberlanjutan usaha,” ujar Natalius seusai bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, kemarin.

Natalius menegaskan masyarakat lokal memiliki hak atas sumber daya alam yang selama ini digarap perusahaan tambang asal AS tersebut. Ia tidak mempersoalkan status PT FI apakah tetap kontrak karya (KK) atau menjadi izin usaha pertambang-an khusus (IUPK). Akibat perubahan status itu, PT FI mengancam akan menggugat ke arbitrase internasional.

Komnas HAM juga menyampaikan hasil pemantauan atas dugaan pelanggaran di wilayah operasi Freeport dalam kurun 2015-2017. Salah satu poin yang digarisbawahi ialah mengenai legalitas lahan. Ada dua suku besar yang memiliki hak ulayat di wilayah operasi Freeport, yakni suku Amungme dan Kamoro.

Natalius mengatakan pihaknya meng-endus ada perampasan hak masyarakat. “Atas hak yang dimiliki, semestinya masyarakat mendapatkan kompensasi berupa uang dan kepemilikan saham di PT FI.”
Komnas HAM mengimbau pemerintah melakukan audit HAM terhadap keberadaan PT FI. Hal itu tidak lepas dari banyaknya temuan yang mengarah pada pelanggaran HAM.

“Audit HAM ini menjadi momentum untuk menjadikan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penambangan di Indonesia,” jelasnya.

Belum bersikap
Pada kesempatan itu Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pemerintah belum bersikap soal audit HAM. Ia menekankan pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan Freeport secara menyeluruh, termasuk melibatkan masyarakat lokal yang notabene memiliki hak ulayat. Mengenai tuntutan masyarakat Papua yang menginginkan porsi kepemilikan saham PTFI, Arcandra menyatakan segalanya harus mengikuti regulasi yang berlaku.
“Soal divestasi saham 51% (Freeport) kan sudah dijelaskan bahwa yang ditawari pertama ialah pemerintah pusat, lalu pemerintah daerah, BUMN, BUMD, baru swasta nasional,” kata Arcandra.

Di sisi lain, karyawan PT FI yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) meminta pemerintah lebih bijak dalam menyikapi persoalan. Pasalnya, perubahan kebijakan yang salah satunya terkait dengan status Freeport telah berdampak luas pada aspek ekonomi dan sosial termasuk nasib pekerja lokal yang berjumlah hingga 32 ribu orang.

“Dampak terhadap pekerja ini terasa sekali. Sektor ekonomi juga lumpuh karena 91% pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Mimika bersumber dari Freeport. Sangat berdampak begitu Freeport berhenti beroperasi,” tutur juru bicara GSPF, Virgo Solossa, dalam unjuk rasa di depan Kementerian ESDM, kemarin. (X-8)

Baca Juga

MI/Lina Herliina

Kapolri Instruksikan Cegah Permainan Harga Pangan Saat Pandemi

👤Antara 🕔Senin 06 April 2020, 07:15 WIB
Beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi yaitu permainan harga dan penimbunan barang serta adanya pihak yang...
MI/Ramdani

Implementasikan Pembatasan Segera

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 05:47 WIB
Banyak imbauan untuk menekan penularan covid-19 masih diabaikan. Karena itu, PSBB yang memiliki sanksi diharapkan efektif menumbuhkan...
MI/M Irfan

Publik Tuntut Keterbukaan Legislasi

👤EMIR CHAIRULLAH 🕔Senin 06 April 2020, 03:30 WIB
Proses pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP secara daring dikhawatirkan tidak mampu mengakomodasi dialog...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya