Senin 06 Maret 2017, 08:16 WIB

Konsep EPR masih Jadi Perdebatan

Richaldo Y Hariandja | Humaniora
Konsep EPR masih Jadi Perdebatan

ANTARA/Aditya Pradana Putra

 

KONSEP penanganan sampah melalui program perluasan tanggung jawab produsen (extended producer responsibility/EPR) yang akan diaplikasikan pada 2022 terancam tidak berjalan mulus. Pemerintah belum satu suara terkait dengan konsep yang mewajibkan podusen agar bertanggung jawab mengelola setiap sampah yang ditimbulkan produk ataupun kemasan mereka itu.

Pihak Kementerian Perindustrian, misalnya, menyatakan mekanisme penarikan sampah kemasan oleh produsen yang tercakup dalam konsep EPR akan memberatkan industri. "PP No 81/2012 (tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) mengharuskan produsen untuk melakukan pengelolaan sampah dengan penggunaan bahan yang bisa didaur ulang hingga penarikan kembali sampah kemasan produk. Namun, itu ada kata 'dan/atau', jadi tidak harus semuanya dilakukan. Kalau memang sulit, ya, jangan dilakukan," ujar Kepala Divisi Pengkajian Lingkungan Hidup Kementerian Perindustrian Lilih Handayaningrum di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, kewajiban produsen untuk berpikir cerdas sudah dilakukan dengan memilih plastik sebagai kemasan yang bisa didaur ulang. Karena itu, dirinya berkeras penggunaan plastik sudah memenuhi tuntutan PP 81/2012 tersebut. Padahal, faktanya, tidak semua kemasan plastik bisa didaur ulang. Kemasan plastik yang tipis, misalnya, selama ini lebih banyak berakhir sebagai sampah karena tidak bisa atau tidak ekonomis untuk didaur ulang.

Atas persoalan itu, Lilih berdalih masyarakatlah yang perlu diedukasi. "Kalau masalahnya ada sampah plastik yang sampai masuk ke laut, itu ada di masyarakat. Masyarakat harus diedukasi agar tidak buang sampah sembarangan," terang dia.

Plastik ramah lingkungan
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) R Sudirman, saat dihubungi secara terpisah, mengakui konsep EPR tidak secara harfiah disebutkan dalam PP 81/2012. Akan tetapi, mekanisme dalam EPR sejalan dengan kewajiban produsen dalam PP tersebut.

"Karena produsen harus mengumpulkan kembali dan bertanggung jawab atas sampah dari produk mereka. Kan jelas (dalam PP) ada kewajiban membatasi, mengolah dan mendaur ulang sampah mereka," ucap dia.

Ia pun meminta ada perubahan perilaku dari produsen terkait dengan produksi sampah kemasan mereka. Menurutnya, produsen harus turut bertangung jawab.

Dikatakan dia, Kementerian LHK akan menggunakan instrumen peraturan menteri (permen LHK) tentang pengurangan kantong plastik yang sedang disusun untuk juga mengatur produsen. "Per 1 Januari 2019, plastik tidak ramah lingkungan sudah tidak boleh lagi dipakai. Kita akan gunakan itu (permen LHK)," imbuh dia.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, saat ditemui dalam kesempatan terpisah, menyatakan akan berkomunikasi dengan menteri perindustrian terkait dengan pemberlakuan EPR tersebut. Dirinya juga akan mencari mekanisme terbaik dalam masa transisi pemberlakuan sistem itu.

"Nanti saya komunikasikan (dengan menperin), seluruh stakeholder harus terlibat, bukan hanya produsen," ucap dia. Menurut Siti, produsen akan diminta untuk menggunakan kemasan yang juga mudah didaur ulang agar dapat menghidupkan pula industri daur ulang.(H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More