Kamis 02 Maret 2017, 18:52 WIB

Kemewahan Raja Salman Kontradiksi Bersanding Tragedi Crane

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Kemewahan Raja Salman Kontradiksi Bersanding Tragedi Crane

ANTARA

 

KEDATANGAN Raja Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz Al Saud yang disertai fasilitas super mewah ke Indonesia dirasa kontradiktif dan ironis bila dikaitkan dengan belum terselesaikannya masalah santunan bagi korban tragedi Crane dan Mina pada pelaksanaan ibadah haji dua tahun lalu.

Penilaian itu disampaikan Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, di Jakarta, Kamis (2/3). Azyumardi pun melihat tidak adanya gelagat positif dari pemerintah Saudi untuk menyelasaikan masalah tersebut menjadi hal yang sangat disayangkan dan berpotensi menyakiti perasaan keluarga korban.

"Itu tentu mengurangi rasa hormat sebagian masyarakat Indonesia, terutama keluarga korban. Ini seperti duri dalam daging yang harus segera diselesaikan oleh mereka," ujar Azyumardi, saat ditemui di kantor Media Grup, Kedoya, Jakarta Barat.

Namun demikian, menurut Azyumardi, pihak dari pemerintah Indonesia seharusnya lebih agresif dan aktif dalam menyikapi masalah tragedi crane tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri yang menjadi ujung tombak penyelesaian dari pihak Indonesia.

Pemerintah Indonesia, dikatakan Azyumardi, juga dalam posisi yang sulit. Kekhawatiran akan tidak terjalin dengan lancarnya investasi, dipredisksi menjadi salah satu alasan tidak disinggungnya masalah tersebut dalam kunjungan yang telah berjalan selama dua hari ini.

"Ini isu yang tidak enak dan memang seharusnya penyelesaiannya datang dari Saudi sendiri yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya," ujar Azyumardi.

Menurut Azyumardi, seharusnya pemerintah Saudi dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa berlarut-larut. Mereka juga dapat melibatkan pihak kontraktor yang menjalankan pembangunan yang lalai itu. Sangat disayangkan, penyelesaian tersebut hingga saat ini belum juga terjadi.

"Oleh karena itu, bila tidak bisa secara terbuka, mereka seharusnya menyelesaikan melalui jalur diplomatik tertutup. Tapi kalau tidak diselesaikan, ini tidak akan hilang dan sewaktu-waktu dapat terangkat dan menjadi masalah lebih besar," ujar Azyumardi. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More