Kamis 02 Maret 2017, 18:10 WIB

Hampir Separuh Penyelenggaraan Pilkada Serentak Berujung Sengketa

Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum
Hampir Separuh Penyelenggaraan Pilkada Serentak Berujung Sengketa

Ilustrasi

 

SEBANYAK 101 pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah digelar secara serentak pada 15 Februari lalu. Pilkada tersebut digelar di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Dari ke-101 pemilihan kepala dearah itu, tak sepenuhnya berlangsung mulus. Bahkan, sebanyak 48 di antaranya diadukan ke Mahmamah konstitusi. Itu artinya, hampir separuh penyelenggaraan pilkada berujung sengketa.

Hingga Kamis (2/3), MK telah menerima 48 aduan, dengan rincian sebanyak 42 aduan diserahkan melalui pendaftaran langsung ke MK dan 6 aduan dilakukan secara daring.

Jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya hanya 46 aduan.

"Jumlahnya kini sudah bertambah jadi 48," kata Juru bicara MK, Fajar Nugroho ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis.

Jika merujuk pada jadwal Pilkada oleh KPU pusat, batas terakhir penyerahan aduan seharusnya adalah Rabu (1/3). Namun, Fajar mengatakan pihaknya masih terus menerima aduan sengketa pilkada mengingat ada beberapa daerah yang terlambat menghitung rekapitulasi jumlah suara kandidat kepala daerah.

"Kami masih menerima, besok pun masih menerima karena menyesuaikan dengan rekapitulasi suara di masing-masing daerah. Setiap kandidat punya tiga hari kerja selang penetapan rekapitulasi jumlah suara untuk menyerahkan aduan," tukasnya.

Tak hanya itu, MK juga sudah mulai membuka proses pelengkapan berkas bagi pihak yang sudah terlebih dulu mengajukan aduan namun berkasnya belum lengkap.

"Setelah tiga hari pendaftaran, kami buka tiga hari berikutnya untuk para pengadu melengkapi berkas. Sekarang sudah mulai banyak yang melengkapi," kata Fajar. OL-2

Baca Juga

Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...
MI/Susanto

Rilis Petisi, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pilkada Desember

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 15:41 WIB
Petisi daring ditujukan kepada pemerintah, DPR dan KPU, agar menunda pilkada hingga tahun...
DOK DPR RI

Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Mei 2020, 15:27 WIB
Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya