Rabu 01 Maret 2017, 08:50 WIB

Nasib Tujuh Mantan Anggota DPRD Sumut Diputuskan di Tipikor Hari Ini

Damar Iradat | Politik dan Hukum
Nasib Tujuh Mantan Anggota DPRD Sumut Diputuskan di Tipikor Hari Ini

Tujuh tersangka kasus DPRD Sumut segera disidangkan. -- MI/Rommy Pujianto

 

NASIB tujuh mantan anggota DPRD Sumatra Utara bakal diputuskan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hari ini. Ketujuh orang ini didakwa menerima duit dari bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho berkaitan dengan jabatan anggota DPRD.

Ketujuh bekas anggota DPRD yang akan divonis hari ini antara lain; Muhammad Afan (anggota F-PDIP DPRD Sumut periode 2014-2019 dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014), Budiman Nadapdap (anggota F-PDIP DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019), dan Guntur Manurung (anggota F-Demokrat DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019).

Kemudian Zulkifli Effendi Siregar (anggota F-Hanura DPRD Sumut 2009-2014 dan wakil ketua DPRD Sumut 2014-2019), Bustami (anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014) serta Zulkifli Husein dan Parluhutan Siregar (anggota F-PAN DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019).

Pada pembacaan nota pembelaan atau pleidoi beberapa waktu lalu, para terdakwa mengaku menyesali perbuatannya. Bahkan, mereka tidak kuasa menahan air mata di ruang persidangan saat membacakan pleidoi.

"Saya sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali apa yang telah saya perbuat ketika jadi anggota DPRD Sumatra Utara," kata Budi Pardamean Nadapdap saat membacakan pleidoi.

Ketujuh anggota dewan itu sebelumnya didakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatra Utara. Jaksa saat itu membeberkan, duit diberikan agar anggota DPRD memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut TA 2012, pengesahan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut 2013.

Selanjutnya pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LPKJ) TA 2014 dan pembatalan pengajuan hak interpelasi tahun 2015.

Jaksa menambahkan, untuk pengesahan terhadap LPJP APBD Sumut TA 2012, Gatot mengucurkan Rp1,550 miliar. Angka itu diminta pimpinan DPRD Sumut Kamaluddin Harahap.

Selanjutnya pada penggesahan APBD Provinsi Sumut Kamaluddin kembali meminta Rp1 miliar untuk seluruh anggota DPRD Sumut. Kemudian untuk pengesahan LPJP APBD Prov Sumut 2014, Gatot mengucurkan dana Rp300 juta.

Kemudian pengesahan terhadap LKPJ TA 2014 Gatot kembali mengucurkan dana Rp500 juta. Terakhir untuk pembatalan pengajuan hak interpelasi tahun 2015 Gatot mengucurkan dana Rp1 miliar.

Dana yang dikucurkan dibagi untuk seluruh anggota DPRD Sumut. Besaran uang juga berbeda antara pimpinan maupun anggota. Disebutkan, Guntur mendapat Rp555 Juta, Zulkifly Effendi Rp1,555 miliar, Parluhutan Rp862,5 juta, Budiman Rp1,095 miliar, Affan Rp1,295 miliar, Zulkifly Rp262,5 juta dan Bustami Rp565 juta.(OL-4)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB
Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek...
MI/ARYA MANGGALA

NasDem : Penggantian PSN Perlu Pertimbangan Sistem Pertahanan

👤Teguh Nirwahyudi 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:54 WIB
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian mengusulkan penggantian Proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan Proyek Strategis...
MI/Susanto

Ketua Komisi I Desak Pemerintah Lindungi WNI di AS

👤Antara 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:33 WIB
Dia meminta perwakilan pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI yang ada di sana secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya