Rabu 01 Maret 2017, 07:59 WIB

Gunakan Istri dan Anak Samarkan Aset

Cah/P-4 | Politik dan Hukum
Gunakan Istri dan Anak Samarkan Aset

Penyidik KPK dengan didampingi petugas Badan Pertanahan Nasional menyita aset tanah dan bangunan milik tersangka Wali Kota nonaktif Madiun Bambang Irianto di Madiun, Jawa Timur, pekan lalu. -- ANTARA FOTO/Siswowidodo

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencium penyamaran aset menggunakan nama anak dan istri yang dilakukan politikus Demokrat sekaligus Wali Kota nonaktif Madiun, Bambang Irianto. Dugaan itu sedang ditelusuri dalam penyidikan duga­an tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan pembangunan Pasar Besar Madiun yang telah menjerat Bambang.

“Kita mendalami kapan perolehan aset BI (Bambang Irianto) karena ada informasi ada tanah dan bangunan yang diatasnamakan anak dan istri­nya (Bonie Laksamana dan E Suliestyawati),” terang juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, karena diduga ada upaya penyamaran aset oleh Bambang, KPK memeriksa anak beserta istrinya. Hal itu bertujuan mendapatkan keterangan terkait dengan asal usul harta yang menggunakan nama istri dan anaknya yang diyakini KPK hasil dari korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun.

“Saksi yang diperiksa hari ini anak dan istrinya, Bonie Laksamana dan E Suliestyawati. Itu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan tahu asal-usul uang untuk pembelian aset tersebut,” ungkapnya.

Keterangan dari istri dan anak Bambang itu, kata Febri, akan digunakan untuk pembuktian terkait dengan sangkaan TPPU. “Ini penting untuk dalami TPPU karena untuk pembuktian di persidangan nanti dan sebagai saksi wajib berikan keterangan dengan benar. Kita ingin maksimalkan penyidikan ini,” tukasnya.

Bambang telah menyandang status tersangka TPPU terkait dengan pengadaan Pasar Besar Madiun, Jawa Timur. Sangkaan itu menambah daftar korupsi politikus Demokrat itu yang sebelumnya dijerat sebagai tersangka turut serta dalam proyek pengadaan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pembangunan Pasar Besar Madiun yang menelan anggaran Rp76,5 miliar dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, atau berlawanan dengan tugasnya sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014.

Pada perkara tindak pidana korupsi Bambang ini KPK menjeratnya dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Bambang juga telah ditahan sejak 23 November 2016 dan mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan negara kelas I Jakarta Timur cabang KPK. Putra kandung Bambang, Boni Laksana, juga sudah dicegah dalam perkara ini sejak 7 Oktober 2016.

Kasus korupsi Bambang soal pembangunan Pasar Besar Madiun sempat ramai awal 2012 karena diungkap Kejaksaan Negeri Madiun sebab diduga terdapat sejumlah pelanggar­an dalam proses lelang dan pembangunan proyek itu. Perkara itu diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tetapi pada Desember 2012 dihentikan dalam tahap penyelidikan. Akhirnya pada 2015 KPK mengambil alih dan berhasil mengungkap tiga perkara sekaligus. (Cah/P-4)

Baca Juga

Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu : Kampanye Hari Kedua Pilkada 2020 Masih Kondusif

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 27 September 2020, 21:24 WIB
"Belum ada temuan dan laporan kejadian menonjol," ujar...
DOK BPIP

BPIP Beri Advokasi Positif untuk Pegiat Kampung di Lumajang

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 21:04 WIB
Salah satu tradisi dan budaya yang diangkat oleh kampung tematik ini adalah tradisi gotong royong dan kerja sama antar pegiat...
Antara

Pengamat: Tunda Pilkada Serentak atau Ubah Cara Pilih

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 19:45 WIB
DESAKAN penundaaan Pilkada Serentak 2020 masih terus bergulir setelah 2 organisasi besar keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah kompak meminta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya