Senin 23 November 2015, 00:00 WIB

4 Langkah Atasi Kemiskinan

Furqon Ulya Himawan | Humaniora
4 Langkah Atasi Kemiskinan

ANTARA/DHONI SETIAWAN

 
PENELITI Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemerintah perlu melakukan empat hal untuk mencapai target angka kemiskinan 7%-8% pada 2019.

Angka kemiskinan di Indonesia sejak 2006 memperlihatkan penurunan yang signifikan.

Namun, setelah itu penurunan kemiskinan melambat.

Laporan Badan Pusat Statistik pada Maret lalu menunjukkan angka kemiskinan justru naik, yakni 28,59 juta orang, atau 11,22%.

Artinya, angka kemiskinan bertambah 860 ribu orang jika dibandingkan dengan laporan September 2014, 27,73 juta orang, atau 10,96%.

"Jika pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2019 turun 8% sampai 7%, ada empat hal yang perlu dilakukan," ujar Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Agus Heruanto Hadna di Yogyakarta, kemarin.

Empat hal itu ialah mendefinisi ulang tentang kemiskinan, parameter kemiskinan, membuat program kemiskinan yang lebih kontekstual dengan kondisi tiap daerah, dan pembenahan tata kelola.

Menurutnya, definisi serta parameter kemiskinan yang selama ini digunakan pemerintah sangatlah lemah, dan itu menyebabkan angka kemiskinan terlihat positif dibandingkan dengan kenyataan.

Hal itu juga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

"Definisi kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi."

Padahal, menurut Agus, persoalan kemiskinan bukan hanya soal penghasilan yang rendah, melainkan juga ada persoalan akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Juga ada ketimpangan antarkelompok, antargenerasi, maupun antarwilayah.

Kurangi intervensi

Yang perlu menjadi catatan, lanjut Agus, ialah mengurangi intervensi berlebihan dan jangan memaksa daerah untuk turut menerapkan satu kebijakan pada program yang sama bagi semua daerah.

Selama ini, yang terjadi pemerintah pusat punya program sendiri dan pemerintah daerah pun demikian.

"Pada tingkat kementerian pun terjadi masing-masing memiliki program pengentasan kemiskinan dan itu perlu segera diatasi."

Karena itu, menurut dia, wewenang penanganan kemiskinan minimal berada di 'tangan' presiden atau wakil presiden.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) Benny Setia Nugraha mengatakan pihaknya mulai mengerjakan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual dengan kondisi tiap daerah.

Ia mengutarakan Kemensos sudah menetapkan kriteria kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi.

Selain itu, memiliki visi kemiskinan yang harus diatasi secara integratif.

Kemensos pun akan berkontribusi 1% menurunkan angka kemiskinan dari target nasional penurunan 7%-8% pada 2019. (Try/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More