Senin 23 November 2015, 00:00 WIB

RS Wajib Kembalikan Dana ke BPJS

Tlc/X-8 | Humaniora
RS Wajib Kembalikan Dana ke BPJS

ANTARA/Septianda Perdana
Petugas memperlihatkan kartu BPJS Kesehatan elektronik identitas (e-ID) dan kartu peserta BPJS Kesehatan.

 

RUMAH sakit (RS) yang terbukti berbuat curang (fraud) dalam mengklaim layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib mengembalikan dana tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kalau tidak dikembalikan, uang tersebut dianggap sebagai pelunasan klaim layanan RS di bulan-bulan berikutnya," kata Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, saat dihubungi, kemarin.

Pernyataan Irfan tersebut merupakan respons terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait dengan adanya indikasi potensi fraud yang dilakukan RS sebesar Rp400 miliar.

Pengembalian dana, lanjutnya, merupakan salah satu sanksi terberat yang bisa diberikan BPJS Kesehatan.

Adapun pilihan terakhir ialah dicoret kerja samanya dengan BPJS Kesehatan.

Kebijakan itu berlaku karena JKN masih mengedepankan prinsip pembinaan, belum sempurna.

Lebih jauh Irfan menjelaskan, uang Rp400 miliar tersebut baru masuk kategori indikasi potensi fraud.

Temuan itu berdasarkan hasil proses verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim-klaim RS di sepanjang 2015.

Temuan tersebut masih harus ditindaklanjuti Satuan Pengawas Internal (SPI) BPJS Kesehatan.

"Bila RS berkeberatan klaimnya dinyatakan sebagai bentuk kecurangan oleh SPI, yang bersangkutan berhak meminta pemeriksaan ulang ke Dewan Pertimbangan Medik dan Tim Kendali Mutu dan Biaya, yang anggotanya terdiri dari senior, perwakilan dinas kesehatan setempat, dan sebagainya," tambah Irfan.

Hingga 2015 ini, BPJS Kesehatan telah mencairkan klaim layanan JKN sebesar Rp41 triliun, dengan perincian Rp33 triliun untuk klaim RS dan sisanya untuk klaim di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik pribadi.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta menyatakan fraud terjadi akibat lemahnya sistem JKN dan pengawasannya.

Baca Juga

123RF

Empat Terapi untuk Obati Kebotakan

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Kamis 26 November 2020, 08:05 WIB
Selain kepala, kebotakan bisa terjadi di alis, janggut, dan bulu...
Rosa Panggabean

Internet Bantu Promosikan Pariwisata Kota Sabang

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 November 2020, 08:00 WIB
Dengan teknologi jaringan internet yang cukup baik, wisatawan dapat merasakan pengalaman berwisata dan melihat panorama alam di Sabang...
MI/Bagus Suryo

5,9 Juta Pekerja Tercatat Terima Subsidi Upah Termin II

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 26 November 2020, 07:44 WIB
Pada tahap V termin kedua ini, Kemenaker menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp1,2 juta untuk periode November-Desember 2020 kepada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya