Jumat 03 Februari 2017, 13:29 WIB

KPK Panggil Menkum dan HAM Terkait Kasus KTP-E

Achmad Zulfikar/Erandhi | Politik dan Hukum
KPK Panggil Menkum dan HAM Terkait Kasus KTP-E

Antara/Hafidz Mubarak A

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e). Sejumlah pejabat dan mantan pejabat negara, hari ini Jumat (3/2) dipanggil sebagai saksi untuk didalami keterangannya.

Dua nama yang dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi yakni mantan Ketua DPR (Fraksi Golkar) Ade Komaruddin dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.

Sebelum menjadi menteri Yasonna merupakan anggota Komisi II DPR yang ikut dalam pembahasan proyek KTP-e dengan pemerintah. Keduanya diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Selain Ade dan Yasonna, penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa anggota DPR Tamsil Linrung dan mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.

Saksi-saksi tersebut bukan kali pertama diperiksa penyidik KPK. Penyidik terus menggali keterangan dari para saksi untuk mengungkap adanya tersangka baru dalam kasus ini.

Terlebih, lembaga antikorupsi telah mengendus adanya pihak lain yang turut terlibat dalam proyek senilai Rp 6 triliun ini.

Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin sebelumnya telah menyerahkan data tentang dugaan korupsi proyek KTP-e ke KPK. Dalam dokumen yang dibawa oleh pengacara Nazaruddin, Elza Syarief ke KPK itu, terdapat sejumlah nama yang diduga ikut terlibat.

Nama dari pihak pemerintah yang masuk dalam dugaan korupsi KTP-e versi Nazaruddin adalah mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, pejabat pembuat komitmen (PPK) Sugiharto, serta ketua panitia lelang KTP-e, Dradjat Wisnu Setiawan.


Sedangkan dari unsur DPR, nama yang terseret antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Anas Urbaningrum, pimpinan Badan Anggaran DPR, Melchias Markus Mekeng, Mirwan Amir dan Olly Dondokambey, serta pimpinan Komisi II DPR; Chairuman Harahap, Arief Wibowo dan Ganjar Pranowo. Pihak swasta dalam proyek KTP-e yang ikut dilaporkan ke KPK adalah Andi Narogong.

Dari laporan Nazaruddin itu, nama Olly Dondokambey kecipratan US$1 juta, sedangkan Melchias dan Mirwan masing-masing US$500 ribu. Adapun, pimpinan Komisi II DPR yaitu Chairuman, Arief dan Ganjar, masing-masing disebut mendapat US$500 ribu.

Sejauh ini KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri , Irman dan pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan KTP-E, Sugiharto.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More