Jumat 03 Februari 2017, 08:56 WIB

Komnas HAM Desak Pembentukan Komite Ad Hoc

Put/P-1 | Politik dan Hukum
Komnas HAM Desak Pembentukan Komite Ad Hoc

MI/Ramdani

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah, khususnya presiden, agar segera membentuk tim komite independen yang bersifat ad hoc untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Tim itu nantinya bertanggung jawab penuh pada presiden untuk total mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga kini belum diselesaikan.

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah menyatakan kebutuhan itu cukup mendesak karena korban dan para saksi hidup kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus 65 sudah uzur dan diragukan akan bisa memperoleh hak mereka. Terlebih lagi, pembentukan tim ad hoc merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Jadi kita mendorong supaya tim ini bisa segera terbentuk. Kami bahkan sudah punya draf perpres (peraturan presiden) yang kami susun untuk dijadikan rekomendasi kepada presiden,” kata perempuan yang akrab disapa Roi tersebut dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, kemarin.

Komnas HAM akan berupaya mengeluarkan rekomendasi dan pengungkap­an-pengungkapan terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM berat dengan berdasarkan periodisasinya. Pengungkapan itu kelak bisa dijadikan rujukan komite ad hoc.

Hal itu pun, ditegaskan komisioner Komnas HAM, Nurcholis, tidak untuk secara eksplisit mengungkapkan pelaku, tetapi lebih kepada peristiwa, kebijakan yang dikeluarkan pada masa peristiwa dan terkait peristiwa, serta bagaimana peristiwa itu dikaitkan dengan Undang-Undang No 39 tentang HAM.

Di kesempatan yang sama, komisoner Komnas HAM Siti Noor Laila menyayangkan gagasan sepihak Menko Polhukam Wiranto yang ingin agar kasus Semanggi I, Semanggi II, dan Tragedi Trisakti diselesaikan dengan jalan nonyudisial. Menurut dia, itu hanya bisa dilakukan kejaksaan yang sedang memproses kasus secara hukum.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah kesulitan mencari fakta dan saksi guna proses pembuktian pelanggaran HAM di dua kasus tersebut bila dipaksakan diproses melalui jalur yudisial. (Put/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More