Jumat 03 Februari 2017, 08:06 WIB

Pilkada Pancing Maraknya Isu Sensitif

Ant/Gol/P-1 | Politik dan Hukum
Pilkada Pancing Maraknya Isu Sensitif

Anggota komisi I DPR Fraksi PPP Saifullah Tamliha. -- MI/M. Irfan

 

ANGGOTA Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha mengatakan maraknya isu sensitif yang muncul silih berganti saat ini ialah efek pilkada serentak yang diharapkan akan hilang setelah pilkada selesai.

“Isu penyadapan yang muncul saat ini juga bagian dari efek pilkada yang semakin meluas,” kata Saifullah Tamliha pada diskusi di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, isu yang muncul di ranah publik menjadi marak bersamaan dengan proses tahapan pilkada serentak, terutama pada pilkada DKI Jakarta. Sejumlah pihak cenderung mencari kesalahan pihak lawan dan kesempatan seperti itu terbuka.

Kendati begitu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut berharap proses pilkada berjalan dalam koridornya, tidak memunculkan isu sensitif yang melebar ke mana-mana. Saifullah juga mengusulkan agar DPR dan pemerintah membuat UU Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur secara rinci, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam pilkada. Menurut Saifullah, siapa pun yang menang dan siapa pun yang gagal dalam proses pilkada harus dapat menerima dengan jiwa besar. “Setelah itu, hilangkan semua isu-isu sensitif agar negara kembali kondusif,” cetusnya.

Tidak sedikit isu sensitif yang mencuat di tengah pelaksanaan pilkada diwarnai informasi bohong (hoax). Padahal, pemberitaan palsu tersebut hanya akan memancing emosi, tidak memengaruhi pilihan seseorang.

Hal tersebut dikemukakan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz di Jakarta, kemarin. “Pemberitaan bohong tidak secara langsung dapat memengaruhi pilihan. Alasannya karena memilih dalam pilkada didasarkan pada informasi yang jelas, verifikatif, dan subtansial,” ujarnya.

Menurut Masykurudin, sebaiknya semua pihak bisa mengalihkan perbincangan dari materi negatif yang penuh kebohongan dan kebencian ke arah yang lebih positif serta mendidik masyarakat pemilih. “Masih banyak pemilih yang belum yakin benar untuk hadir ke TPS dan menentukan pilihan. Kelompok ini yang perlu diberikan informasi secara benar dan substansial, bukan dengan berita bohong tanpa sumber,” tandasnya. (Ant/Gol/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More