Jumat 03 Februari 2017, 08:06 WIB

Meski masih Lucu-Lucu Tegakkan Etika

Nov/P-1 | Politik dan Hukum
Meski masih Lucu-Lucu Tegakkan Etika

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

 

ETIKA politik pejabat publik kian tergerus. Pemahaman politik kerap kali marak dipraktikkan dengan berbagai kreativitas demi merebut kekuasaan.

Sehubungan dengan itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyerukan perlunya ­mengonstruksi peradilan etik di peradilan Indonesia. Hukum, menurut Jimly, memang penting untuk ditegakkan.

Akan tetapi, di sisi lain, ia beranggapan penegakan etik juga ­tidak boleh dikesampingkan. Terlebih, adanya persoalan kelebihan kapasitas di mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

“Beban hukum sudah terlalu banyak. Saking banyaknya, jadinya tidak efektif karena semuanya mengandalkan penjara. Maka itu, jangan semua diselesaikan dengan hukum,” paparnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Kesadaran etik itu juga akhirnya membuat seluruh lembaga negara dan organisasi untuk membuat peraturan soal kode etik. Namun sayangnya, kata Jimly, pada pelaksanaannya belum ­terealisasi dengan baik, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR.

“Dari Badan Kehormatan Dewan menjadi MKD. Walaupun cara kerjanya masih lucu-lucu. Maksudnya, yang harusnya dibuka jadi ditutup, yang harusnya ditutup jadi dibuka. Siapa hakimnya, siapa penuntutnya, siapa pembela, jadi jeruk makan jeruk. Ya, tidak apa. Nanti sambil jalan kita perbaiki,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jimly mengapresiasi saat ini di parlemen sudah muncul RUU Etika Lembaga Perwakilan yang nantinya akan mengatur masalah etik bagi wakil rakyat yang ada di tingkat pusat ataupun daerah. Ia berharap semangat menegakkan kode etik juga diikuti dengan mekanisme peradilan etik yang sesungguhnya, yakni memenuhi prinsip keterbukaan.

Pada kesempatan yang sama, salah satu pemimpin Badan ­Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Daniel Zuchron mengaku dengan ha-dirnya DKPP sebagai lembaga yang secara khusus melakukan penegakan etika penyelenggara pemilu, pihaknya merasa terbantu.

Pihaknya mengakui sebagai penyelenggara pemilu, jajarannya terkadang berlaku ‘ugal-ugalan’, seperti membantu peserta pemilu untuk dapat memenangi pemilu. “Dengan adanya DKPP sangat terbantu. Bawaslu dan KPU jadi sangat berhati-hati melaksanakan tugas dan fungsinya,” aku Daniel. (Nov/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More