Jumat 03 Februari 2017, 07:53 WIB

Tunggu UU Pemilu Baru

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Tunggu UU Pemilu Baru

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy. -- MI/M. Irfan

 

KETUA Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu atau yang lazim disebut RUU Pemilu, Lukman Edy, menyarankan agar pemerintah menunda pengiriman hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemi­lu. Pengiriman ke DPR menunggu sampai pembahasan RUU Pemilu rampung.

“Sebaiknya pemerintah menunda pengiriman hasil Pansel KPU dan Bawaslu sampai selesainya pembahasan RUU Pemilu,” kata Lukman di Jakarta, kemarin.

Dia khawatir dalam UU Pemilu yang baru nanti ada pasal yang mengatur soal penyelenggara pemi­lu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang berbeda dengan norma yang ada pada UU lama.

Menurutnya, ada beberapa catat­an tentang penyelenggara pemilu seperti yang diusulkan pemerintah, daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi-fraksi, dan masyarakat yang berbeda dengan UU lama.

Misalnya, mengenai masa tugas penyelenggara pemilu. Pemerintah mengusulkan menaikkan syarat minimal masa kerja komisioner, yakni lima tahun, sedangkan usul masyarakat agar ada syarat maksimal masa kerja komisioner penyelenggara pemilu.

Selain itu, catatan keterlibatan penyelenggara pemilu di partai politik. Pemerintah mengusulkan calon komisioner menyatakan mundur dari partai politik pada saat pendaftaran. UU lama menyatakan tidak boleh ada catatan sebagai pengurus partai politik lima tahun terakhir.

Selanjutnya, terkait dengan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu, ada usul untuk menambah jumlah komisioner Bawaslu menjadi tujuh orang mengingat beban tugas dan tambahan kewenangan Bawaslu di dalam RUU. Lima orang dinilai tidak cukup.

Lebih jauh, politikus PKB itu menyatakan pansus perlu menyusun ulang formulasi keterwakilan DPR di seluruh Indonesia agar jumlah anggota legislatif dari tiap daerah lebih proporsional.

Pemerintah bergeming
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah akan tetap mengirimkan hasil seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu yang telah diseleksi pansel karena tahapan Pemilu 2019 mulai pada Juni 2019.

“Saya pahami lebih baik sama-sama jalan prosesnya karena Juni 2017 tahapan pemilu presiden dan pemilu legislatif sudah harus mulai,” kata Tjahjo seusai menghadiri diskusi bertajuk Ormas antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat, di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan tidak masalah hasil seleksi pansel diserahkan ke DPR lalu proses penyusunan RUU Pemilu tetap berjalan sesuai dengan targetnya. Menurut dia, tidak masalah ketika dalam penyusuan UU Pemilu ada perubahan norma terkait dengan komisioner KPU-Bawaslu ketika para komisioner telah disetujui DPR.

“Misalnya, dalam UU Pemilu yang baru disepakati ada penambahan komisioner KPU-Bawaslu, nomor urut berikutnya dalam proses seleksi naik untuk diajukan ke DPR.”

Menurut dia, langkah itu tidak masalah asalkan dalam peraturan baru, jumlah komisioner KPU-Bawaslu tidak dikurangi karena kedua lembaga itu akan kewalahan menangani pelaksanaan pilpres dan pileg yang dilakukan secara serentak.

Selain itu, terkait rencana perubahan syarat komisioner KPU-Bawaslu, Tjahjo yakin pansel telah bekerja secara profesional dan melihat ke depan untuk menghasilkan komisioner terbaik.

“Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, posisi KPU sangat kuat karena menentukan siapa pemenang pilpres, siapa yang lolos menjadi anggota legislatif, dan menentukan partai pemenang pemilu,” paparnya.

Dia berharap komisioner KPU yang terpilih merupakan orang yang memiliki kredibilitas, clean and clear, dan berpengalaman sehingga bisa mengatur regulasi pemilu. (Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More