Jumat 03 Februari 2017, 08:20 WIB

Pasukan Oranye, si Penjaga Sungai

Pasukan Oranye, si Penjaga Sungai

MI/Barry Fathahillah

 

PERAN pekerja harian lepas (PHL) dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta sangat besar dalam membuat sungai-sungai di Jakarta jadi bersih. PHL yang berseragam oranye dan kerap disapa masyarakat sebagai Pasukan Oranye itu punya peran besar dalam menjaga sungai-sungai di Jakarta supaya tetap bersih.

Total, Dinas Kebersihan memiliki 4.046 PHL yang khusus bekerja di Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air yang tersebar di seluruh wilayah.

Hal itu tak lepas dari terobosan yang diambil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji pada 2014 silam. Saat itu, ketika ia masih menjadi Wakil Kepala Dinas Kebersihan, ia mendapat perintah dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mencari cara membersihkan sungai.

Ia pun langsung mengumpulkan seluruh PHL UPK Badan Air dan memfungsikan mereka untuk membersihkan sungai. "Sebelumnya, tugas kebersihan sungai dipegang swasta, tapi hasilnya tidak optimal," ujar Isnawa Adji.

Sejak itu, jumlah PHL pun terus ditambah. Mereka diajari menggunakan jejaring sosial. Tujuannya bukan hanya memperluas pergaulan, melainkan juga melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan.

Isnawa menetapkan setiap PHL dan PNS pengawas untuk melaporkan pekerjaan dengan menunjukkan bukti foto sebelum, saat pembersihan berjalan, dan hasil pekerjaan mereka untuk kemudian diunggah ke jejaring sosial.

Hal itu dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat betapa tidak mudahnya pembersihan sungai dari sampah yang juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Upaya tersebut ternyata membawa perubahan perilaku warga yang tinggal dekat sungai. Warga kini cenderung ogah membuang sampah di sungai.

Anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan menambahkan, lembaganya mendukung program Pemprov DKI Jakarta yang merekrut banyak PHL untuk membersihkan sungai Jakarta. Selain membuat sungai bebas dari sampah, program itu sekaligus membuka lapangan kerja baru di tengah masyarakat.

"Mereka mendapat gaji sebesar nilai upah minimum provinsi (UMP) 2016 atau Rp3,1 juta tiap bulannya. Selain mendapat gaji, mereka juga mendapatkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Di samping itu, mereka juga mendapat tunjangan hari raya (THR). Sungai-sungai kita bersih, lapangan kerja pun terbuka," ujarnya.(Put/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More