Sabtu 28 Februari 2015, 00:00 WIB

Bom Waktu Krisis Beras

Posman Sibuea, Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Medan, Pendiri dan Direktur Center for National Food Security Research | Opini
Bom Waktu Krisis Beras

MI/Pata Areadi

INDONESIA tengah memasuki krisis beras. Kenaikan harga pangan pokok ini sekitar 30% dalam satu bulan terakhir menunjukkan telah terjadi krisis pasokan di pasar. Beras medium dari harga Rp9.000 per kilogram (kg) naik menjadi Rp12.000. Lonjakan harga yang sangat signifikan ini ditengarai karena ulah pedagang. Sementara operasi pasar Bulog belum memberi hasil berarti.

Krisis beras menjadi saat yang tepat berkontemplasi bagi pemerintahan Jokowi-JK yang kebinetnya mengusung semangat 'kerja, kerja, kerja' untuk menuju masa depan kemandirian pangan yang lebih baik. Di tengah semangat itu ada kegalauan dengan fenomena yang mengindikasikan menurunnya rasa nasionalisme pangan yang bisa memicu bom waktu.

Salah satu indikasi itu ialah Indonesia tidak bisa bangkit di sektor yang seharusnya unggul. Kita menghuni negeri agraris yang dikenal subur dan memiliki lahan pertanian pangan yang sangat luas, tetapi tidak memiliki nasionalisme yang kuat untuk berdaulat di bidang pangan. Membangun nasionalisme dan kedaulatan pangan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit mengingat alam dan iklim di Indonesia sangat mendukung.

Belum mampu
Ketika dunia memasuki era pangan mahal, Indonesia seharusnya bisa menjadi pemasok dan pemberi makan dunia. Sayangnya, sejak Indonesia merdeka, pemerintahnya belum mampu mengelola kekayaan sumber daya pertanian yang dimiliki dan kekuatan sumber daya manusia yang lebih dari 65% berprofesi sebagai petani, yang seharusnya sebagai lokomotif pembangunan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Ironisnya, Indonesia semakin sulit lepas dari jerat produk pangan impor. Di tengah target swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah pada 2017, pangan impor masih membanjiri pasar lokal. Hal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa pekerjaan rumah di sektor pertanian masih belum selesai.

Kenaikan harga beras saat ini patut dijadikan bahan untuk evaluasi keberhasilan pembangunan sektor pertanian guna membangkitkan ketahanan pangan yang mandiri dan beradaulat. Postur kedaulatan pangan nasional makin mengkhawatirkan. Perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang kian signifikan dijadikan dua alasan sebagai biang pemicu proses perapuhan kedaulatan pangan. Produksi beras menurun dan menjadi mesin pengatrol harga yang akan menetaskan kelaparan dan membentuk kantong-kantong kemiskinan baru di Tanah air. Masyarakat kebanyakan tengah mengalami proses pemiskinan karena harga pangan yang makin mahal.

Sayangnya, meski harga beras makin mahal, petani padi tetap miskin. Penyebabnya sektor pertanian sudah lama dianaktirikan. Kehadirannya sebagai pilar utama kedaulatan pangan termarginalkan oleh hiruk-pikuk perkembangan industrialisasi dan jasa. Kedua sektor itu--disokong kekuatan modal berskala besar dan dukungan penuh dari pemerintah--dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor pertanian secara perlahan dan pasti kehilangan taji untuk berkiprah lebih banyak dalam pembangunan ekonomi. Bangsa yang menyandang predikat negara agraris, pemerintahnya punya hobbi 'mengimpor' segala jenis produk pangan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Bahkan untuk beras, katup impor seolah tak pernah tertutup.

Ironis sebagai negara agraris, Indonesia selalu berhadapan dengan persoalan pemenuhan kebutuhan pangan warga. Lahan pertanian yang luas tidak menjadi jaminan sektor pertanian bisa menjadi tulang punggung pemerataan kesejahteraan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hak atas pangan.

Kesadaran mengenai pentingnya mewujudkan kedaulatan pangan sejak lama sudah disuarakan banyak pihak. Yang tidak sekadar berorientasi pada swasembada pangan untuk pilar pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih jauh dari itu, yakni kedaulatan pangan memberi dampak pada aspek politik, sosial, dan keutuhan bangsa (Sibuea, 2010).

Rumusan itu tidaklah berlebihan. Pangan bisa menjadi senjata politik manakala sebuah negara sangat bergantung pada negara lain. Pangan juga bisa menjadi pemantik kerawanan sosial ketika kebutuhan tak tercukupi yang menetaskan anarkisme warga. Singkatnya pangan menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyangkut urusan perut dan hidup orang banyak.

Namun, kehidupan petani di negeri yang subur dan makmur ini menjadi potret kemiskinan yang hanya menarik dibicarakan dalam beragam seminar. Kesejahteraan hidup pahlawan kedaulatan pangan ini terus dibalut lingkaran kemiskinan. Meski suatu daerah dikenal sebagai lumbung beras di Tanah Air, para petaninya tidak mencerminkan layaknya petani dari daerah yang melimpah beras. Kemiskinan struktural menggilas kehidupan mereka sepanjang waktu.

Bangkitkan pertanian
Untuk menghindari krisis beras yang bisa memicu bom waktu, pemerintahan Jokowi-JK harus membangkitkan kembali pertanian. Janji-janji pemerintahan sebelumnya yang dinakhodai SBY untuk melakukan revitalisasi pertanian 2005 belum terbukti. Revitalisasi pertanian yang seharusnya dimulai dari hal paling prinsip yakni penataan dan pembangunan berbagai sarana infrastruktur pertanian dan pembangunan perdesaan mulai jaringan irigasi utama hingga jalan desa masih jalan di tempat. Kewajiban pemenuhan berbagai sarana produksi yang dibutuhkan petani, yakni benih unggul, pupuk, obat-obatan, dan alsintan masih terbengkalai. Perluasan akses kredit bagi petani belum menjadi prioritas.

Yang menjadi menarik disimak meski petani di negara agraris ini digelari superguram, secara nasional mampu mengatrol laju pertumbuhan ekonomi secara spektakuler. Dalam perjalanan 70 tahun Indonesia merdeka, sektor pertanian tercatat pernah menjadi primadona dan leading sector yang mampu menjadi gerbong yang menghela pertumbuhan perekonomian sekitar 70% dari produk domestik bruto dan menjadi mesin pencipta lapangan kerja pada masa krisis moneter 1997.

Sektor pertanian yang dianggap berhasil ini akhirnya memunculkan persepsi bahwa pembangunan pertanian akan bergulir dengan sendirinya (taken for granted). Persepsi keliru ini kembali meruntuhkan sektor pertanian ke titik nadir karena melupakan prasyarat pemihakan dan kerja keras seperti dilakukan sebelumnya ketika membangun fondasi pertanian yang tangguh hingga tercapai swasembada beras 1984.

Pembangunan pertanian sebagai bagian dari 'kebangkitan nasionalisme pangan' harus dimaknai untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kesadaran ini tentu mengandung implikasi bahwa semua energi dan sumber daya pembangunan akan diarahkan untuk memajukan sektor yang satu ini guna menstabilkan harga berbagai komoditas pangan sehingga terjangkau daya beli semua warga.

Masyarakat berharap pemerintah dapat secara konsisten membangun sektor pertanian untuk tidak tergilas dan termarginalkan arus besar modernisasi dan industrialisasi yang didukung kekuatan kapital berskala besar. Jika masyarakat terlalu lama menungggu buah kebangkitan pertanian, implikasinya pemerintah gagal membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Kegagalan ini akan melahirkan persoalan serius bangsa dan warganya berada di bawah bayang-bayang ancaman bom waktu kelaparan yang berpotensi mengalami kegelisahan sosial (social unrest).

Baca Juga

Dok. MI

Konvensi Sepenuh Hati

👤Ahmad Baedowi Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Jakarta 🕔Selasa 24 November 2020, 02:15 WIB
Dalam tradisi politik di Indonesia, konvensi memang bukan barang...
Dok pribadi

Mau Selamat Dari Covid-19?

👤Siswanto, Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM/Rumah Sakit Akademik UGM   🕔Senin 23 November 2020, 07:00 WIB
Infeksi virus SARS CoV-2 ternyata tidak hanya merusak sel yang ia masuki (efek sitotoksik) namun mengacaukan homeostasis tubuh kita...
Dok.Pribadi

Guru dan Kerelawanan

👤Khairil Azhar Divisi Pelatihan Pendidikan Yayasan Sukma 🕔Senin 23 November 2020, 03:00 WIB
PADA Sabtu (21/11) malam, belasan alumnus relawan pendidikan Dompet Kemanusiaan Media Group (DKMG) dan Yayasan Sukma melakukan reuni di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya