Tax Amnesty hanya Ampuni Pidana Pajak

Penulis: MI Pada: Senin, 09 Nov 2015, 00:00 WIB Ekonomi
Tax Amnesty hanya Ampuni Pidana Pajak

ANTARA/Arief Priyono

PEMERINTAH telah bertekad untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun depan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan pengampunan hanya akan mencakup pidana perpajakan.

"Kalau misalnya ia (wajib pajak) mengklaim uang itu untuk meminta pengampunan pidana lain, seperti korupsi, itu tidak bisa," ungkap Bambang di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Menkeu, pengampunan pajak sangat penting untuk segera dilakukan demi menggenjot penerimaan perpajakan. Tanpa kebijakan tersebut sulit untuk menarik dana pajak yang diparkir di luar negeri.

Terakhir kali pengampunan pajak, menurut Bambang, dilakukan pada 1984 di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. "Jadi sudah sekitar 30 tahun tidak ada tax amnesty. Kalau melihat negara lain, tax amnesty juga dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, tapi rata-rata 20 tahun. Tidak bisa juga tax amnesty dilakukan setiap tahun," paparnya.

Realisasi penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun secara persentase terhadap target terus menurun selama beberapa tahun terakhir kedati secara nominal bertambah. Pada 2012, sebanyak 94,3% taget penerimaan pajak terealisasi. Kemudian di 2013 turun menjadi 92,1% serta 91,5% pada 2014.

Tahun ini, realisasi diperkirakan di bawah 90% dari target Rp1.295 triliun. Pemerintah tengah mengupayakan agar kekurangan penerimaan pajak tidak melebihi Rp160 triliun. Hingga 4 November lalu, penerimaan pajak baru mencapai 59,8% dari target atau senilai Rp774,4 triliun. Menkeu memperkirakan minimal pertambahan penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir di 2015 sebesar Rp50 triliun.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Prakarsa, Ah Maftuchan, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pengampunan pajak. Pasalnya, tax amnesty bisa memicu wajib pajak yang selama ini sudah patuh untuk mencontoh perilaku buruk pengemplang pajak.

Tujuannya agar bisa membayar pajak lebih ringan dengan adanya pengampunan. "Bisa mengakibatkan kepatuhan yang bayar pajak jadi turun, demoralisasi, karena mereka berpikir akan dapat pengampunan," kata Maftuchan.(Mus/Fat/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More