Senin 16 Januari 2017, 07:30 WIB

Bina Damai bagi Pelaku Vigilantisme dan Premanisme

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta | Opini
Bina Damai bagi Pelaku Vigilantisme dan Premanisme

ANTARA/JESSICA HELENA WUYSANG

KEKERASAN atas nama agama dan ideologi tertentu semakin merebak dalam masyarakat Indonesia. Penyebabnya bisa jadi kesombongan atas nama pemahaman hingga masalah sepele, seperti perjumpaan di jalan ketika akan melakukan aksi tertentu atau bahkan yang lebih mengagetkan karena pernyataan tokoh tertentu di media sosial yang dianggap sebagai representasi golongan tertentu yang menghina kelompok tertentu. Kasus terakhir menimpa Wakil Sekretaris MUI Tengku Zulkarnain yang ditolak untuk melanjutkan perjalanan di Sintang, Kalimantan Barat, oleh pemuda Dayak yang merasa tersinggung atas komentar-komentar provokatif Tgk Zulkarnain.

Gejala kekerasan atas nama dan berbasis pada pandangan keagamaan dan ideologi tertentu dikenal sebagai vigilantisme. Secara etimologis, vigilantisme berasal dari kata Spanyol vigilante, yang berarti pengawas atau pengawal. Vigilantisme adalah gerakan main hakim sendiri, termasuk penggunaan intimidasi dan cara-cara kekerasan, oleh warga sipil, entah individu atau kelompok sosial tertentu. Ia merupakan fenomena yang lumrah kita temui di semua masyarakat yang sedang ditimpa kemelut ketika negara dianggap tidak mampu atau tidak efisien dalam menangani macam-macam perkara.

Beragam motif vigilantisme bisa dijelaskan berdasarkan tipologinya. Pertama, sebagai gerakan kontrol-kriminal yang ditujukan untuk mengatasi terlalu maraknya kriminalitas, seperti Esquadrao de Morte (Pasukan Maut) di Brasil pada 1970-an dan penembak misterius di zaman Soeharto. Kedua, vigilantisme kontrol kelompok sosial, yang dimaksudkan untuk mengawal entah kepentingan, otoritas, ataupun superioritas sistem nilai suatu kelompok sosial tertentu, seperti kasus Ku Klux Klan di AS; dan ketiga vigilantisme kontrol-rezim, yang dibentuk guna menggulingkan suatu rezim yang sedang berkuasa seperti Gerakan Kemerdekaan Kosta Rika. (H Jon Rosenbaum and Peter Sederberg, Vigilante Politics, 1976).

Antisipasi program
Kita semua tahu beragam kasus kekerasan atas nama agama dan ideologi kelompok tertentu begitu lamban ditangani pemerintah dalam hal ini kepolisian sejak lama. Kelambanan pemerintah dalam mengambil tindakan strategis telah menciptakan ruang gelap yang kosong, ruang hampa hukum, yang tak terkontrol. Dalam impitan krisis yang terus menekan dari segala penjuru, kombinasi antara ruang-ruang kosong tanpa hukum dan pernyataan ‘abu-abu’ sejumlah tokoh mengenai pelanggaran hukum dan moral ialah ladang subur bagi berkembang-biaknya anarkisme dan vigilantisme seperti yang dipraktikkan beberapa kelompok yang senang memaksakan kehendak. Karena itu, antisipasi program perlu dipikirkan secara seksama.

Sebagian besar riset mengenai kekerasan berlandaskan agama di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, berlangsung dalam konteks perang melawan terorisme dan peran yang diduga dimainkan Islam di dalamnya. Selaras dengan ini, fokus riset di bidang pendidikan adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah (Rabasa). Pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta organisasi sosial keagamaan yang juga kerap melakukan kekerasan masih jarang dilakukan. Hal ini juga mencerminkan kecenderungan mengenai riset tentang kekerasan berlatar kekerasan agama dan pendidikan di dunia Islam pada umumnya (Coulson 2004).

Riset juga menguji beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh determinan terhadap kekerasan dan radikalisme, seperti demografi, penerimaan terhadap sistem politik yang ada, tingkat kepuasan terhadap kinerja sistem dan lembaga, toleransi, kepercayaan, ikatan kewargaan, pengalaman kemajemukan, dan orientasi keagamaan. Hasil analisis korelasi menunjukkan variasi tingkat dukungan terhadap organisasi maupun tokoh radikal secara umum hanya memiliki korelasi yang lemah dengan beberapa faktor demografis, seperti jenis kelamin dan usia.

Sebagai bangsa yang mengakui, percaya dan menganut paham bahwa Tuhan adalah ada dan merepresentasi dalam bentuk tradisi dan budaya, masyarakat Indonesia jelas memiliki sandaran teologis yang sangat kuat. Dalam rangka mempertahankan keyakinan tersebut, agama bahkan masuk dan dipaksa masuk ke dalam setiap aspek kehidupan manusia Indonesia. Pendek kata, jika kita percaya pada premis bahwa setiap orang yang percaya pada Tuhan berarti beragama dan memiliki kesempatan untuk menjadi orang baik dan benar. Jika ada perilaku yang bertentangan dengan prinsip ini, kita wajib mempertanyakan kadar keberagamaan seseorang.

Kekerasan yang terjadi dengan intensitas tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini patut diuji melalui serangkaian analisis, baik secara sosiologis maupun pedagogis. Secara sosial, jangan-jangan bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat kita itu merupakan akumulasi dari gagalnya lembaga pendidikan kita dalam melakukan transfer pendidikan secara damai dan berkeadilan. Secara pedagogis, jangan-jangan sekolah-sekolah kita memang tak memiliki kendali operasional resolusi konflik.

Irfan Khawaja menulis sebuah artikel provokatif yang berjudul Why They Hate Us: A Pedagogical Proposal dalam Philosophy of education in the era of globalization (Yvonne Raley and Gerhard Preyer 2010). Dalam analisisnya, kebanyakan orang di Amerika dan Eropa membenci dan mengecilkan etnik Arab setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, ada pandangan-pandangan yang secara individual memang dipengaruhi pola pikir dan pemahaman tentang ajaran kebencian yang muncul dari proses pendidikan yang salah. Kesalahan itu terletak pada pola ajar yang menafsirkan doktrin kebenaran tunggal yang hanya dimiliki oleh segelintir komunitas. Pembiasaan secara individual tentang benar-salah sedari kecil jelas berpengaruh para pola pikir dan perilaku tentang kekerasan.

Antisipasi program bina damai sebagai counter atas terjadinya kekerasan berlatar belakang agama dan ideologi tertentu penting untuk dilakukan dengan segera. Sebuah riset tentang pola-pola kekerasan tersebut perlu dilakukan dan dilanjutkan dengan beragam program aksi bagi kelompok-kelompok yang teridentifikasi sebagai penyandang vigilantisme akut.

Selain itu peran negara yang diwakili kepolisian dan Kementrian Agama juga Kementerian Pendidikan juga perlu mempertegas langkah-langkah yang harus diambil, bahkan sebelum kekerasan itu terjadi. Perlu dipertegas pembagian tugas antara dua kementerian sebagai penjaga agar kekerasan tidak terjadi melalui proses pendidikan yang baik dan benar, serta program aksi dari kepolisian bagi pelanggar-pelanggar aksi kekerasan atas nama agama yang juga harus cepat dan tidak pandang bulu.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More