Pedagang, Harap Tenang

Penulis: MI/TESA OKTIANA Pada: Sabtu, 07 Nov 2015, 00:00 WIB Ekonomi
Pedagang, Harap Tenang

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

"ISU sweeping sempat kencang sekali di sini, beberapa kali pedagang terpaksa menutup toko lebih awal," cetus Kendro Setiawan, pedagang elektronik di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok, Jakarta, kemarin.

Kemarin siang, ratusan pedagang alat-alat elektronik di sentra perdagangan Glodok memang sengaja dikumpulkan Kementerian Perdagangan bersama Ditjen Bea Cukai dan Kabareskrim Polri. Tujuannya untuk menambah pemahaman mereka sekaligus meluruskan perbedaan persepsi yang selama ini mengendap dalam benak para pedagang.

Sejak isu sweeping berhembus beberapa pekan belakangan, mereka yang berjualan produk impor memang acap resah. Muncul kekhawatiran produk mereka akan disita petugas dan tidak kembali sekalipun kelak dokumen dilengkapi.

Isu razia itu dipantik pernyataan pemerintah yang akan memerangi barang impor ilegal dan penegakan kewajiban standar nasional Indonesia (SNI).

Dalam menjawab keresahan pedagang, Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo kembali menegaskan tidak pernah ada instruksi razia. Kontrol pihaknya terhadap peredaran barang impor ilegal ialah pengawasan berkala.

Ia pun meminta pedagang lebih jeli melihat kedatangan oknum yang mengatasnamakan pemerintah untuk merazia. "Tidak benar ada instruksi sweeping, baik dari Kemendag, dinas perdagangan setempat, atau kepolisian," imbuhnya.

Meski tidak ada razia, pemerintah bukan berarti menutup mata. Perdagangan barang yang tidak sesuai ketentuan akan tetap ditindak tegas, baik dengan sanksi administrasi ataupun pidana kepada pedagang atau importir yang memperdagangkan produk tidak ber-SNI.

Jangan cuek
Satu usul kemarin disampaikan pedagang lain. Pemerintah diminta membuat satu posko terpadu di pusat niaga strategis guna mengoordinasikan sistem pengawasan yang hendak dilakukan, termasuk, kata dia, menampung keluhan atau menjawab keingintahuan pedagang terhadap kebijakan yang diterapkan.

Terhadap usulan itu, Widodo berjanji akan menindaklanjuti. Posko terpadu yang didirikan kelak terdiri dari sejumlah elemen terkait, meliputi perwakilan dari Kemendag, Ditjen Bea dan Cukai, Polri, dan asosiasi pedagang.

"Yang bertugas akan diatur, nanti juga dijadwalkan koordinasi langsung dengan asosiasi. Ini tidak hanya terkait dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Kemendag, tapi juga masalah perlindungan konsumen yang aturannya diterbitkan kementerian teknis lainnya," terang Widodo.

Seturut Peraturan Menteri Pedagangan No 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Standardi-sasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, pedagang atau pengecer memiliki andil dalam pengawasan.

Dalam artian, kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia ataupun SNI memang menjadi tanggung jawab importir atau produsen, tapi pedagang atau pelaku usaha pun perlu mengetahui identitas pemasok barang yang diperdagangkan.

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN), ada sekitar 118 produk SNI wajib.

"Paling tidak pedagang atau pengecer pegang fotokopian SPPT SNI dan tahu identitas serta alamat lengkap produsen atau importir. Ini juga memudahkan ketelusuran barang jika barang itu terbukti menyalahi ketentuan. Pedagang tidak bisa lagi cuek," cetus Widodo. (E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More