Jumat 27 Februari 2015, 00:00 WIB

Volume Beras dalam Operasi Pasar Dinilai Kurang

Administrator | Megapolitan
Volume Beras dalam Operasi Pasar Dinilai Kurang
 

Meskipun belakangan pemerintah sudah menggelontorkan beras melalui operasi pasar, langkah itu dinilai belum cukup untuk menurunkan harga bahan pokok tersebut. Pasalnya, volume beras yang digelontorkan ke pasar dinilai masih kurang.

"Pemerintah seharusnya menggelontorkan lebih banyak lagi, antara 400 ribu dan 500 ribu ton untuk Februari ini saja," papar Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Winarno Tohir saat dihubungi, kemarin.

Jika kelak sudah memasuki masa panen pada Maret dan April, Winarno pun memperkirakan harga beras tidak akan turun secara drastis, tetapi gradual sebagai dampak panen raya yang lebih dari 2 juta hektare.

"Harganya turun bertahap, sulit diprediksi, tapi pasti akan menurun. Diperkirakan di kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 pada April nanti," imbuh Winarno.

Harga beras yang melambung pada Februari ini bagi Winarno tidak mengejutkan. Ia sudah memprediksi itu sejak November dan Desember tahun lalu. "Sebab pada dua bulan itu sudah tidak lagi digelontorkan raskin (beras bagi rakyat miskin) ke masyarakat."

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron melihat stok Bulog saat ini sebesar 1,4 juta ton belum aman untuk menjamin stabilitas harga beras. Pada era pemerintahan sebelumnya, Bulog minimal memiliki stok 3 juta ton. Itu pun harus ditopang produksi dalam negeri yang mencukupi.

Karena itu, Herman sependapat agar operasi pasar lebih diintensifkan. "Penyaluran raskin pun harus serentak. Jika perlu, salurkan dua kali dalam sebulan ini dengan tetap menjaga kecukupan stok beras yang ada di Bulog," ujar Herman, kemarin.

Sebelumnya, dalam upaya menekan kenaikan harga beras, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menjamin ketersediaan stok hingga masa panen tiba.

"Raskin harus kita dorong 300 ribu ton. Dalam operasi pasar, berapa pun yang dibutuhkan akan kita dorong agar beras masuk ke pasar," tegas Jokowi. (Dro/Nov/X-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More