Berharap Adipura yang tidak Kunjung Datang

Penulis: Kisar Radjagukguk Pada: Jumat, 27 Feb 2015, 00:00 WIB Megapolitan
Berharap Adipura yang tidak Kunjung Datang

MI/BARY FATHAHILAH

SELAMA 14 tahun Kota Depok tidak pernah meraih Adipura. Hal itu disebabkan masalah sampah dan minimnya kawasan hijau di kota pinggiran Jakarta tersebut. Timbunan sampah yang berbau busuk kerap terlihat di beberapa sudut kota. Pemerintah Kota pun hanya mengangkutnya sekali dalam sepekan.

Penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia pun menyebut 65% sampah yang ada di Kota Depok ialah sampah plastik. Sisanya, 35%, sampah organik. Berdasarkan penelitian tersebut, Pemkot Depok mencoba mengubah paradigma masyarakat untuk efisien memanfaatkan plastik.

Penyebab timbunan sampah tetap menumpuk ialah tidak berfungsinya 47 unit pengelolaan sampah (UPS). Sedianya, 47 unit UPS yang dana pembangunannya diambil dari APBD 2006-2013 sebesar Rp32,2 miliar itu tidak membuat Depok menjadi bersih. Timbunan sampah justru makin parah.

Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok, misalnya, tinggi sampah mencapai 25 meter. Lantaran kepenuhan, deretan sampah di atas lahan seluas 11,2 hektare itu mengeluarkan bau menyengat. Air limbah sampah juga menghitam.

Kini, gunungan sampah itu pun bahkan kerap longsor hingga berserakan di jalan dan Kali Krukut yang terletak di sebelahnya. Akibatnya, arus lalu lintas di jalan utama TPA pun acap terganggu, begitu pula dengan Kali Krukut yang mengalami erosi. Sedikit saja hujan turun, air di Kali Krukut naik ke permukaan jalan dan permukiman.

Selain itu, Kota Depok banyak dibanjiri sampah liar. Sampah-sampah liar tersebar di 100 titik seperti di jalan pertigaan alternatif Cibubur ke arah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.

Sungkono, 46, warga Jl TPU Pondok Ranggon, mengatakan gundukan sampah di lahan kosong Jalan TPU Pondok Ranggon sudah ada sejak tahun lalu. Di lahan kosong itu dulunya tidak ada sampah. Belakangan, lokasi tersebut berubah menjadi tempat pembuangan sampah. "Sampah itu dari pengendara yang melintas dari Jakarta menuju ke jalan alternatif Cibubur. Sampah yang dibuang itu terbungkus plastik dan dibawa dari rumah," kata Sungkono.

Timbunan sampah setinggi 3 meter juga dapat ditemui di Pasar Cisalak, Jalan Raya Bogor, Depok. Padahal, pada 2008, Pemkot Depok sudah membangun UPS di lahan sekolah dengan dana APBD Rp700 juta. Tujuan pembangunan UPS ialah agar sampah pedagang pasar dan warga sekitar diolah menjadi kompos. Namun, UPS itu hanya beroperasi selama satu tahun.

UPS yang berada di Pasar Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, juga serupa. Di sekitar UPS terlihat gunungan sampah setinggi 3 meter. Dari ruang-ruang UPS sepanjang 30 meter dan lebar 10 meter yang dana pembangunannya diambil dari APBD Kota Depok 2009 sebesar Rp700 juta itu, mengalir air limbah sampah yang sudah menghitam.

Salahkan warga
Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok sekaligus Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Oka Barmara Soebaedah berdalih tumpukan sampah marak karena warga membuang sampah tidak di tempatnya.

Oka mengatakan ada dua dinas yang mengurusi sampah di Kota Depok, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok yang menangani sampah di jalan dan permukiman serta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar Kota Depok yang menangani sampah pedagang pasar.

Oka mengaku banyaknya gundukan sampah di sejumlah titik jalan raya diakibatkan minimnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Selain itu, akibat banyaknya sampah liar yang tersebar di 60 titik, TPA Cipayung yang memiliki luas 11,2 hektare kepenuhan. Per hari, TPA Cipayung menerima kiriman sampah sebanyak 1.200 ton atau 3.600 m3 sampah.

"Tiga kolam sampah di TPA Cipayung sudah situasi darurat. Artinya, TPA harus pindah lokasi," kata dia.

Oka berjanji akan membersihkan sampah yang menumpuk serta berserakan di jalan raya dan permukiman. "Kami segera akan mengangkutnya ke TPA Cipayung," ujar Oka. (KG/J-1)

kisar@mediaindonesia.com

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More