Jumat 27 Februari 2015, 00:00 WIB

Pemkot Bekasi dan Warga Awasi Lokasi

Gana Buana | Megapolitan
Pemkot Bekasi dan Warga Awasi Lokasi

Warga beraktivitas di lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ilegal di Jalan Caringin, Bojong Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/2)

 
RUMAH pemotongan hewan (RPH) ilegal di Jalan Caringin, Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, yang ditutup paksa pada Selasa (24/2) oleh pemerintah setempat terlihat sepi, kemarin.

Tidak ada aktivitas di beberapa bangunan semipermanen yang dijadikan sebagai tempat pemotongan anjing dan babi itu, ataupun di bangunan lain di sekitarnya. Sejumlah balok kayu, drum plastik, dan beberapa lembar karung tergeletak di luar bangunan.

Menurut pengakuan salah seorang pemilik RPH, Gindo Sinaga, dirinya bersama 14 pemilik lainnya sudah menghentikan aktivitas pemotongan hewan. Namun, lapo (kedai) tuak di sekitar tempat itu yang biasa mendapat pasokan daging anjing dan babi dari RPH liar tersebut, tidak akan berhenti beroperasi. "Kami menghormati wali kota. Diperintahkan berhenti memotong, kami menghentikannya. Namun, lapo di sini tidak akan tutup," kata dia kepada Media Indonesia.

Menurut Gindo, saat ini seluruh pemilik lapo di kawasan itu membeli daging anjing dan babi dari daerah lain. Sebelum RPH ditutup paksa, ia mengaku memperoleh pasokan hewan hidup dari Sumatra dan sejumlah daerah di Jawa Barat, antara lain Cianjur, Subang, dan Sukabumi. Setiap hari, di lokasi itu, tiga ekor anjing dan babi dipotong.

Meski lokasi pemotongan hewan ilegal telah ditutup, warga sekitar kini terus mengawasi lokasi tersebut karena dikhawatirkan, pemilik melakukan aktivitas secara diam-diam. Apalagi, setelah diperingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada Jumat (20/2) lalu, RPH tersebut ternyata tetap beroperasi hingga kemudian ditutup paksa.

"Sebelum ditutup secara paksa, warga sekitar tidak mengetahui persis kapan hewan-hewan tersebut dipotong. Prosesnya cepat. Setelah anjing (hidup) yang diangkut menggunakan truk datang, keesokan harinya sudah habis," kata seorang warga.

Bangunan di sekitar RPH yang kumuh dan berbau tidak sedap itu didominasi lapo tuak. Namun, warga tidak mengira di lokasi tersebut juga terjadi aktivitas pemotongan hewan tanpa izin.

Kini, selain warga, petugas dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi, lurah, dan camat juga terus mengawasi lokasi tersebut agar pemotongan hewan tidak terjadi lagi.

Banyak syarat
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Edi Kadarusman mengatakan penutupan RPH liar dilakukan bukan karena alasan jenis hewan yang dipotong, melainkan karena proses pemotongan hewan harus dilakukan di tempat khusus yang sesuai dengan persyaratan teknis.

"Memang RPH pemotongan hewan khusus anjing dan babi di Kota Bekasi belum ada. Akan tetapi, bukan berarti kawasan tersebut boleh digunakan untuk memotong hewan tanpa pengawasan," jelasnya.

Edi menjelaskan pendirian RPH harus memenuhi syarat, antara lain letaknya harus jauh dari permukiman penduduk dan posisinya harus lebih rendah. "RPH mengeluarkan limbah berupa darah dan isi perut (hewan). Jadi, selain harus lebih rendah dari permukiman, harus dekat dengan sungai," tuturnya.

Saat ini Kota Bekasi hanya memiliki satu RPH yang terletak di Teluk Pucung, Bekasi Utara. RPH yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektare itu berkapasitas 60 hingga 100 hewan per hari. Pemkot Bekasi belum berencana menambah jumlah RPH karena kota itu padat hunian penduduk. Sementara itu, RPH wajib berdiri di lahan luas. (J-2)

gana@mediaindonesia.com

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More