Kamis 05 Januari 2017, 08:26 WIB

Dewan Kerukunan Nasional Gantikan Peran KKR

Dewan Kerukunan Nasional Gantikan Peran KKR

MI/Panca Syurkani

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui dibentuk Dewan Kerukunan Nasional. Eksistensinya akan serupa dengan peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tidak disetujui Mahkamah Konstitusi.

"Katakanlah sebagai bagian dari usaha mengganti posisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dululah. KKR tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi," kata Wiranto seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Menko Polhukam menyebutkan hal itu untuk menghidupkan kembali KKR.

Pada 2006 lalu, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah kala itu beralasan bahwa keberadaan UU tersebut dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia.

Wiranto melanjutkan eksistensi Dewan Kerukunan Nasional lebih bertujuan menghidupkan falsafah bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat. Pembentukannya belum bisa dipastikan kapan waktunya, serta proses pengkajiannya pun belum diungkapkan.

"Dewan Kerukunan Nasional itu perlu karena Indonesia memiliki sejarah, dan setiap suku bangsa di Indonesia selalu menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan lembaga-lembaga adat yang ada di seluruh negeri ini sebenarnya napasnya menyelesaikan konflik dengan cara-cara musyawarah mufakat, dengan cara damai, bukan dengan cara-cara konflik.

"Kita mengadopsi undang-undang dari Eropa. Kalau ada masalah, kasus yang ada di masyarakat, kita larikan ke proses peradilan, proses projustisia," kata Wiranto.

Menko Polhukam berharap dengan dibentuk Dewan Kerukunan Nasional, jika ada konflik di masyarakat, proses yang diinginkan ialah akan diselesaikan dengan cara-cara nonprojustisia, bukan dengan cara konflik di peradilan.

"Yang berlaku sekarang ini yang masuk dulu ialah Komnas HAM karena Komnas HAM memiliki peran menyelidiki permasalahan, menyelidiki kasus untuk dibawa ke peradilan," kata Wiranto.

Menko Polhukam menilai semua kasus di Indonesia didorong masuk proses peradilan sehingga tidak sesuai dengan budaya Indonesia sehingga perlu dibentuk adanya Dewan Kerukunan Nasional. (Deo/Ant/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More