Selasa 03 Januari 2017, 12:46 WIB

Ada Indikasi Pihak Lain Terlibat Jual Beli Jabatan di Klaten

Yogi Bayu Aji | Politik dan Hukum
Ada Indikasi Pihak Lain Terlibat Jual Beli Jabatan di Klaten

MI/DJOKO SARDJONO

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi banyak pihak terlibat dalam dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kasus itu menyebabkan Bupati Kalten Sri Hartini menjadi tersangka.

"Indikasi (pihak lain) tersebut ada," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkat, Selasa (3/1).

Menurut dia, hal itu terendus dari barang bukti Rp2 miliar yang ditemukan KPK di dua kardus saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sri Hartini. Uang itu diduga berasal dari beberapa pihak.

Penyidik KPK, kata dia, tengah menelusuri pihak-pihak lain yang ikut menikmati jual beli jabatan ini. Bila ditemukan barang bukti, KPK akan menetapkan tersangka lain.

"Kami akan pelajari dulu informasi yang telah didapatkan termasuk untuk kebutuhan pengembangan perkara," tukas Febri.

Sri Hartini dibekuk pada 30 Desember lalu. Bupati Klaten periode 2016-2021 itu diduga menerima suap terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Suramlan, pegawai negeri sipil di Klaten, juga ditangkap karena diduga memberi suap kepada Sri.

Tim Satuan Tugas KPK mengantongi alat bukti berupa uang senilai Rp2 miliar dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang dimasukkan ke dalam dua kardus air kemasan. KPK juga mengamankan fulus US$5.700 dan S$2.035.

Sri yang merupakan kader PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Dia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Suramlan dijerat sebagai pemberi disangka. Di disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (MTVN/OL-3)

Baca Juga

MI/ BARY FATHAHILAH

Yudi Latif: Negara Berketahanan Budaya Mampu Atasi Pandemi

👤Antara 🕔Rabu 08 Juli 2020, 06:37 WIB
Pandemi covid-19 harus dijadikan pelajaran yang cukup berharga untuk memperkuat identitas nasional secara kolektif karena di balik musibah...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Penerimaan CPNS Tahun ini Ditiadakan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 Juli 2020, 05:50 WIB
Ketiadaan penerimaan CPNS 2020 itu juga berlaku untuk sekolah kedinasan, terkecuali sekolah khusus Badan Intelijen Negara...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Digitalisasi TV Misi Besar Pemerintah

👤Media Indonesia 🕔Rabu 08 Juli 2020, 05:45 WIB
Digitalisasi sektor penyiaran ini merupakan keniscayaan yang menjadi bagian dari misi besar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya