Kamis 26 Februari 2015, 00:00 WIB

Gaya Komunikasi Bisa Hambat Program

Put/J-2 | Megapolitan
Gaya Komunikasi Bisa Hambat Program

MI/RAMDANI

 
GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus memperbaiki gaya berkomunikasi dalam menyampaikan berbagai kebijakan.

Gayanya dalam berkomunikasi dapat menghambat program-programnya yang baik dalam menangani masalah Ibu Kota.

Demikian dikatakan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna.

Ia menunjuk konflik Ahok dengan DPRD terkait dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) DKI 2015 sebagai salah satu contoh yang menghambat berbagai program-program pembangunan yang digulirkan mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Pak Ahok ingin cepat mengatasi masalah, memangkas banyak prosedur, dan memberikan pelayanan cepat. Yang menjadi masalah ialah cara mengomunikasikannya. Kon-flik dengan DPRD sekarang bisa menghambat mimpi-mimpi ke depan Pak Ahok," kata Yayat ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Terlambatnya pengesahan RAPBD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akibat tarik ulur pembahasan bersama dewan juga bisa mengakibatkan tidak terse-rapnya anggaran tahun ini secara maksimal.

Padahal, menurut Yayat, kemajuan pembangunan di suatu dae-rah juga dilihat dari besarnya penyerapan anggaran untuk biaya pembangunan.

Dengan demikian, ujarnya, Ahok dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun ini harus mewaspadai terulangnya penyerapan APBD 2014 yang sangat rendah.

"Percepatan APBD akan terganjal. Kasus penyerapan rendah 2014 akan terulang lagi di tahun ini. Sekarang saja baru dievaluasi Kemendagri. Jangan-jangan nanti bisa mundur (pengesahannya)," tutur dosen Teknik Planologi Universitas Trisakti itu.

Meskipun demikian, kata Yayat, warga patut mengapresiasi kebijakan-kebijakan Ahok di bidang penataan birokrasi dan transportasi.

Keberanian Ahok memangkas posisi yang tidak penting serta menyempitkan jalur pelayanan menjadi satu pintu, menjadi bukti Gubernur serius mereformasi birokrasi.

Kebijakannya memangkas anggaran honorarium dan mengalihkannya menjadi tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis yang tinggi, juga salah satu yang dipuji, karena bisa meningkatkan motivasi para abdi negara.

"Hasil (dari masa jabatan selama) 100 hari (Ahok) ini belum bisa kita lihat menyeluruh. Yang bisa dilihat baru soal penataan birokrasi yang lebih efektif, ada insentif dan promosi yang diberikan sesuai kapasitas dan kemampuan," ujarnya.

Mengenai program penanganan banjir dan transportasi, Yayat mengimbau kepada masyarakat agar lebih sabar, karena kebijakan Ahok bervisi jangka panjang.

Sehingga, dampaknya baru bisa dirasakan beberapa tahun ke depan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More