Kamis 26 Februari 2015, 00:00 WIB

Diduga DPRD Susupkan Anggaran Siluman

Put/Ssr/SU/J-4 | Megapolitan
Diduga DPRD Susupkan Anggaran Siluman

ANTARA/Rosa Panggabean

 
GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menemukan anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun yang disusupkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) versi DPRD DKI Jakarta.

Anggaran yang tidak diusulkan oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) itu muncul setelah pembahasan rampung dan RAPBD disetujui di rapat paripurna.

"Sebelum rapat paripurna, mereka tidak memasukkan apa pun. Saya juga heran kenapa setelah paripurna tidak ada berkas yang di-print out. Mereka bilang gampang, gampang. Itu masalahnya," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.

Ahok menuturkan bahwa temuannya menunjukkan anggaran siluman itu terbagi untuk pembelian uninterruptible power supply (UPS).

Anggaran UPS di tiap wilayah kota berbeda. Di Jakarta Barat, misalnya,

Ahok menemukan total dana sebesar Rp4,2 miliar untuk membeli UPS.

Fungsi UPS ini mirip genset, yakni untuk mempertahankan listrik mengalir ke alat elektronik saat aliran listrik dari PLN mati.

Menurut Ahok, anggaran ini tidak diusulkan dan tidak masuk ke RAPBD yang diajukan Pemprov DKI ke Badan Anggaran DPRD DKI.

Ahok menduga dana tersebut merupakan titipan anggota dewan.

"Tidak ada kelurahan yang mengajukan pembelian. Genset saja harganya lebih murah dan fungsinya sama. Kenapa harus beli lebih mahal?" cetusnya.

Ahok menjelaskan lebih lanjut, pihaknya juga menemukan anggaran pembelian peralatan audio class sebesar Rp15 miliar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Anggaran itu, menurut Ahok, juga tidak logis. Selain karena tidak diajukan, sekolah-sekolah saat ini juga lebih membutuhkan rehabilitasi gedung.

"Anggaran ini tidak masuk akal. "Ibarat rumah bocor, lalu kamu tidak punya televisi. Kalau versinya DPRD beli televisi dulu dan biar saja rumahnya lama-lama ambruk," kata Ahok.

Ia mengingatkan anggota dewan saat ini tidak bisa lagi memasukkan anggaran siluman setelah penerapan sistem e-budgeting dalam APBD DKI.

"Saya kira staf DPRD-nya yang bikin. Saya tidak tahu siapa, tetapi ada tanda tangan semuanya kok: ketua komisi, wakil ketua komisi, dan sekretaris tanda tangan semua," jelasnya.

Tunggu angket

Perbedaan angka dalam RAPBD ini merupakan rentetan dari konflik yang terjadi antara Pemprov DKI dan DPRD.

Sebelumnya, DPRD menyiapkan pengajuan hak angket karena menilai Pemprov DKI melanggar prosedur pengesahan APBD.

Salinan RAPBD DKI 2015 yang dikirim Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri, menurut DPRD, merupakan draf 1, bukan salinan RAPBD yang telah dibahas dan disetujui bersama DPRD.

Ahok kini menunggu hak angket yang diajukan DPRD DKI. Proses hak angket dinilai akan menjadi ajang pembuktian kedua pihak.

"Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara, kan bagus masuk penjara rame-rame, berjemaah kan demen."

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah adanya pemotongan anggaran untuk nomenklatur pembelian mesin UPS.

Taufik pun menganggap tuduhan Ahok menunjukkan sikap panik eksekutif.

"Tidak ada, ngarang itu. Itu tipe panik. Itu karena kaget aja kita mau hak angket," ujarnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More