Selasa 06 Desember 2016, 06:05 WIB

PLN bakal Tagih Dana Proyek Pembangkit

Adhi M Daryono | Politik dan Hukum
PLN bakal Tagih Dana Proyek Pembangkit

Presiden Joko Widodo (dua kiri) didampingi Dirut Utama PLN Sofyan Basir (kiri) meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran, Bali. -- ANTARA FOTO/Wira Suryantala

 

DIREKTUR Utama PT Perusahaan Listri­k Negara (PLN) (persero) Sofyan Basir menyatakan dari 34 proyek pembangkit listrik diperkirakan mangkrak, 23 proyek masih bisa dilanjutkan. Sisanya, 11 proyek yang diterminasi pun saat ini masih dipelajari kembali untuk dipastikan ada atau tidaknya dana yang sudah telanjur mengalir.

“Yang sudah bayar ini kita tagih (ke pengembang). Tapi ada yang belum kita bayar, dia juga enggak bikin apa-apa. Enggak perlu dibayar,” ujar Sofyan saat ditemui di Kantor PLN pusat, Jakarta, kemarin.

Sofyan memastikan penyelidikan terkait dengan proyek mangkrak pembangkit listrik merupakan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Bila ada penagihan, itu akan melalui proses hukum.

Kasus mangkraknya proyek pembangunan 34 pembangkit listrik terus menyasar pada pihak yang diduga memiliki kekuasaan tertinggi di baik pemerintahan maupun PLN. Megaproyek pembangunan pembangkit listrik tersebut bergulir pada era kepemim­pinan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak awal dibukanya tender proyek program percepatan pembangunan (fast Track program/FTP) 1 pembangkit listrik pada medio 2007, dua nama kader Partai Demokrat disebut ikut dalam proyek. Bahkan, nama mantan Bendahara Partai Deokrat M Naza­rudin pernah disebut Dahlan Iskan ikut memasok energi batu bara proyek tersebut.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menepis dalam FTP tersebut tidak dilakukan studi kelayakan sehingga terkesan hanya sebatas proyek yang tidak jelas. Pun dengan tudingan PLN tidak pernah disertakan dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan listrik.

“Tidak benar jika kami tidak disertakan dalam kebijakan proyek yang melibatkan PLN. Memang pada akhirnya kami yang melaksanakan, tapi dalam penentuannya ya dari ESDM,” ujar Made.

Dalam penjelasannya Made mengakui saat awal dilakukan tender ada kekhawatiran untuk memastikan rekam jejak perusahaan yang ikut dalam proyek tersebut.

“Ada kekhawatiran saat itu kami agak sulit untuk screening (penyaringan) perusahaan yang mendaftar karena uang jaminan juga kecil. Tapi, saya tidak bisa mengetahui secara rinci soal itu karena hanya oran­g tertentu yang tahu rinci tentang itu,” ungkapnya.

Simak kontrak
Ketika tudingan mengarah ke penguasa di era 2004-2014, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai hal itu terlalu jauh. Ia malah berbalik menyatakan isu digulirkan karena ada kepentingan politik di baliknya.

“Tentu terlalu jauh jika langsung menyasar kepada pemimpin era itu kecuali jika ada kepentingan lain agar ini terus menggelinding liar. Saya rasa harus dilihat dulu (kontrak) dengan jeli bagaimana aturan dan janji dalam proyek itu,” terang Amir.

Ia mengingatkan proyek FTP itu melibatkan investor asing dan swasta, dengan dana dari APBN. Bila ada sengketa, pihak investor pasti mengambil jalan hukum.

Proyek pembangkit listrik FTP 1 yang dilanjutkan dengan FTP 2 mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah ketika itu sehingga menjadi rebutan investor karena risikonya yang minim. (Sru/P-1)

Baca Juga

Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu : Kampanye Hari Kedua Pilkada 2020 Masih Kondusif

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 27 September 2020, 21:24 WIB
"Belum ada temuan dan laporan kejadian menonjol," ujar...
DOK BPIP

BPIP Beri Advokasi Positif untuk Pegiat Kampung di Lumajang

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 21:04 WIB
Salah satu tradisi dan budaya yang diangkat oleh kampung tematik ini adalah tradisi gotong royong dan kerja sama antar pegiat...
Antara

Pengamat: Tunda Pilkada Serentak atau Ubah Cara Pilih

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 19:45 WIB
DESAKAN penundaaan Pilkada Serentak 2020 masih terus bergulir setelah 2 organisasi besar keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah kompak meminta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya