Jumat 25 November 2016, 00:30 WIB

Politik Pengadaan Sapi Indukan

Khudori Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia | Opini
Politik Pengadaan Sapi Indukan

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

PER kuartal IV 2016, kewajiban mengimpor sapi indukan mulai diberlakukan. Pengusaha penggemukan (feedloter) yang mengimpor sapi bakalan harus juga mengimpor sapi indukan dengan rasio 5:1. Artinya, setiap mengimpor 10 sapi bakalan, feedloter wajib mengimpor dua sapi indukan. Tak ada peraturan menteri buat regulasi itu. Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, yang ada komitmen pemerintah dengan pengusaha, namanya self regulation, kalau feedloter lalai, pemerintah akan menyita sapi pengusaha. Pemerintah siap mengeluarkan izin impor 300 ribu ekor sapi bakalan dari Oktober 2016 hingga 2018.

Dari jumlah itu, pemerintah telah mengeluarkan izin impor 123.800 sapi bakalan hingga akhir 2016 untuk 32 feedloter. Kementerian Perdagangan bahkan tidak membatasi kuota impor sapi bakalan sepanjang feedloter berkomitmen dengan regulasi baru. Pada akhir 2018, pemerintah akan mengaudit feedloter apakah mereka memenuhi komitmen mengimpor sapi indukan atas impor sapi bakalan yang sudah dikantongi. Apakah regulasi baru itu bisa menjadi jurus ampuh menambah populasi sapi indukan? Pertanyaan itu penting diajukan karena saat ini defisit induk sapi betina ditaksir mencapai lebih 1,3 juta ekor.

Tanpa memperbesar jumlah sapi indukan, Indonesia akan kesulitan untuk mencapai swasembada daging. Berhasil tidaknya swasembada daging sapi amat ditentukan pertambahan jumlah sapi indukan. Negeri ini sudah melakukan pelbagai kebijakan untuk mencapai swasembada, seperti pemangkasan/pengendalian kuota impor, mengadili pengusaha feedloter di KPPU, merintis kapal khusus angkutan sapi, dan menggalakkan inseminasi buatan dan yang lain. Namun, semuanya jauh dari berhasil.

Pada 2011, populasi sapi sempat mencapai 14,8 juta ekor. Karena populasi sapi domestik cukup memadai untuk mencapai target swasembada daging pada 2014, secara bertahap impor dipangkas. Kuota impor daging dipangkas: semula 35% dari kebutuhan domestik pada 2011, dipangkas jadi 15,5% pada 2012; 13,4% pada 2013; dan tinggal 9,72% pada 2014. Populasi sapi bukannya naik, pemangkasan kuota impor daging justru membuat sapi indukan berkurang drastis: terjadi pengurasan populasi sapi besar-besaran. Pada 2013, populasi sapi tinggal 12,3 juta ekor atau turun 19% dari 2011.

Yang memprihatinkan, pengurasan tidak hanya terjadi pada populasi sapi jantan, tapi juga betina produktif.
Rata-rata betina produktif yang dipotong di rumah pemotongan hewan mencapai 31,08% atau 1 juta ekor per tahun (Tawaf, 2013). Padahal, menurut UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemotongan betina produktif dilarang dan pelakunya bisa dikenai sanksi. Namun, harga daging yang tinggi jadi insentif menarik bagi peternak untuk memotong sapi betina. Bahkan, populasi sapi perah pun menurun karena dipotong.

Usaha pembibitan dan pembesaran (cattle breeding farm) berbeda dengan sistem penggemukan sapi (cattle feedlot). Pembibitan merupakan bisnis jangka panjang yang memerlukan modal besar. Usaha pembibitan perlu waktu sekitar tiga tahun untuk menghasilkan sapi bakalan. Karena sifatnya yang demikian, belum ada pengusaha yang menekuni usaha ini. Sebagian besar mereka bergerak di usaha penggemukan yang cepat menghasilkan (quick yielding). Di UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pun pembibitan jadi tugas pemerintah, khususnya harus ditangani BUMN.

Lewat regulasi baru, kewajiban pembibitan sapi diserahkan kepada swasta dan koperasi. Sebelum regulasi baru ini, pembibitan sapi ditumpukan kepada peternak kecil yang jumlahnya lebih 5 juta rumah tangga. Mereka menggemukkan sapi sekaligus jadi pembenih. Para peternak kecil ini memelihara 2-3 sapi. Karena kemampuannya terbatas dan diusahakan secara sambilan, sapi induk yang dihasilkan tidak terjaga. Ujung dari itu, produktivitas sapi induk yang tecermin dalam kemampuan beranak amat rendah.

Memang regulasi baru ini telah mengalihkan kewajiban pembibitan sapi kepada swasta dan koperasi serta melepaskan peternak kecil dari kerugian. Namun, lewat regulasi baru itu, pemerintah tetap lepas tangan dari tanggung jawab dan amanat konstitusi. Selama ini penggemukan sapi modern dilakukan dengan cara dikandangkan. Baik kandang soliter (satu petak untuk satu ekor) maupun kandang koloni (sapu petak banyak sapi). Pembibitan sapi dengan dikandangkan akan menyebabkan kerugian karena rasio harga pakan dengan hasil anakan sapi bakalan yang akan dijual tidak sepadan.

Pembibitan sapi di lima negara eksportir daging sapi, yakni Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, Argentina, dan Australia bukan dikandangkan, melainkan digembalakan atau dilepas di padang rumput. Salah satu potensi yang bisa dikembangkan ialah integrasi sawit-sapi. Pola ini relatif berhasil di lapangan. Pada 2011, PT Medco Agro dan PT Kadila Jawa telah merintis pembenihan sapi potong di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebanyak 298 ekor induk sapi Brahman Cross.

Sapi dilepas di kebun sawit. Pada 2014, uji coba tersebut menghasilkan 297 ekor anak sapi. Anakan itu diseleksi dan digunakan sebagai bakalan induk. Keberhasilan Medco dan Kadila diikuti perusahaan sawit lainnya. Saat ini luas kebun sawit Indonesia mencapai 13 juta hektare. Dengan rasio tiap hektare kebun sawit bisa memuat dua sapi, potensi breeding farm sawit di Indonesia mencapai 13 juta induk sapi betina dengan potensi 13 juta pedet atau anakan sapi. Apabila potensi ini bisa dioptimalkan, Indonesia bukan hanya akan berswasembada sapi potong, melainkan juga bisa surplus.

Yang jadi masalah, belum tentu negara eksportir daging sapi, seperti Australia, mau melepaskan bakalan induk betina mereka. Sebab, pelepasan bakalan induk betina bakal mengancam posisi Australia sebagai pemasok utama daging dan sapi hidup buat Indonesia. Inilah risiko mengandalkan indukan impor. Idealnya, Indonesia mengembangkan indukan berbasis sejumlah breed lokal unggul. Dalam jangka panjang, cara ini merupakan pilihan terbaik.

Namun, untuk bisa mengembangkan model breeding farm modern seperti Australia, sejumlah syarat harus dipenuhi. Seperti tersedianya sejumlah infrastruktur peternakan modern, mulai ketersediaan bibit unggul, industri pakan, pembesaran, pemotongan, cold storage untuk pelayuan, hingga distribusi. Bagi Indonesia, swasembada daging sapi merupakan keniscayaan. Banyak potensi Indonesia yang mendukung itu. Namun, untuk mencapainya, tidak bisa ditempuh dengan cara-cara instan, apalagi jalan pintas seperti dilakukan selama ini.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More